18 Elemen Tolak RAPBD Jombang

Foto : SINDO/TRITUS JULAN
TOLAK : Sejumlah aktivis LSM Jombang menolak RAPBD tahun 2008 dengan menggelar aksi demo di depan kantor DPRD setempat.

18 Elemen Tolak RAPBD Jombang

JOMBANG (SINDO) - Sekitar 70 orang yang tergabung dalam 18 elemen masyarakat Jombang siang kemarin menggelar aksi demo menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun 2008. Alasannya, RAPBD Jombang tahun 2008 itu tak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Puluhan pendemo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran (GEMPA) ini mendatangi Kantor DPRD Kab Jombang dan meminta dialog langsung dengan beberapa anggota dewan yang masuk dalam Panitia Anggaran (Panggar).
Beberapa spanduk dan poster berisi kecaman terhadapa eksekutif dan legislatif mereka pampang diruangan sidang tempat mereka berdialog. Bahkan, salah satu pendemo memaksa memasang spanduk kecaman ini di meja yang biasa dipakai pimpinan sidang saat mempimpin rapat itu. Tak pelak, pemandangan di ruang sidang ini tampak seperti ruang pamer spanduk.

Dialog yang digelar di ruang sidang dewan ini berlangsung panas saat beberapa perwakilan dari elemen masing-masing member fakta RAPBD Jombang yang sama sekali tak berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan lebih mementingkan kepentingan elit-elit itu.
Dihadapan dua anggota dewan, Suwarto dan Bela Binanda, pendemo memaparkan buruknya sensitifitas pemerintah soal anggaran. Menurut catatan Gempa, dari RAPBD Jombang tahun 2008, tidak lebih dari Rp79,4 miliar (23%) anggaran yang bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat. Sementara sisanya Rp600,9 miliar atau 77 % dari total belanja dianggap masih dinikmati oleh aparat. "Ini merupakan kondisi yang tidak sehat bagi kelangsungan hak-hak warga negara. Kalau Gorontalo bisa berbalik 70% untuk rakyat dan 30% untuk aparatur, kenapa Jombang tidak bisa," tegas A'an Anshori Direktur LSM Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link).
Untuk kepentingan tersebut, Gempa menuntut kepada pemerintah dan DPRD untuk mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, keadilan dan kepatutan dalam proses penganggaran. Juga segera diterbitkannya Perda Transparansi dan Partisipasi soal penganggaran daerah. "Untuk lebih menjamin terjaganya kepentingan rakyat, Jombang harus segera menerbitkan Perda itu," tegas A'an.
Selain itu, kinerja pemerintah soal pembiayaan juga dituding mandul dan tidak efektif. Sisi pendapatan daerah dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp63,7 miliar atau 8,7% total pendapatan, dianggap merupakan hasil "ekploitasi" warga miskin. Rp 36,9 miliar atau 57 % dari PAD, diperoleh dari retribusi kesehatan. "Bagaimana bisa pemerintahan ini berjalan atas anggaran yang diperoleh dari orang sakit, yang justru sebagian besar adalah warga miskin," tegas Hasyim, Direktur Lakpesdam, dengan nada heran. Menanggapi kritikan pedas para aktivis LSM ini, Bela Binanda, salah satu anggota dewan dari PDI-P pun meredam. Ia berdalih jika sebagai anggota dewan, juga menginginkan APND terserap untuk kepentingan masyarakat. Namun, kenyataan itu tak bisa terwujud lantaran aturan penganggaran yang meski ia patuhi. ''Saya juga ingin agar APBD ini dinikmati masyarakat kecil. Tapi kerap kali keinginan itu gagal lantaran aturan yang tak berpihak. Bahkan, kami sering menitipkan anggaran meski dalam pelaporannya akan mengalami kesulitan,'' kilah Bella.
Ia juga membeber jika dalam RAPBD tahun 2008 terdapat defisit anggaran sebesar Rp42,5 miliar. Namun ia meredam jika anggran itu bisa diambilkan dari pos pembiayaan. ''Tak ada masalah. Defisit anggaran itu akan diambilakan dari pembiayaan sebesar Rp52 miliar,'' tegasnya tanpa bisa menjawab beberapa tuntutan aktivis Gempa ini.
Setelah lama berdialog dan merasa tidak tidak mendapat kepastian jawaban soal tuntutan mereka, forum dengar pendapat itu akhirnya harus bubar. Para aktivis LSM memilih walk out dan membakar atribut aksi di depan gedung DPRD. Mereka kecewa dengan sikap dewan yang cenderung membela diri dan membenarkan langkah eksekutif dalam menyusun anggaran itu.
"Karena DPRD tidak bisa memberikan jaminan soal keberpihakan anggaran terhadap publik, juga soal penerbitan Perda transparansi dan partisipasi, maka sebagai simbol kekecewaan kita, mari kita bakar atribut kita di sini," teriak Arif, Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang. (tritus julan)

Malas Panen, Harga Jatuh Hingga Rp 250 Per Kilogram

FOTO : SINDO/TRITUS JULAN

TERJUN BEBAS : Petani semangka di Kec Megaluh Kab Jombang mengeluhkan murahnya harga semangka yang mereka tanam.

MENENGOK NASIB PETANI SEMANGKA DI JOMBANG
Malas Panen, Harga Jatuh Hingga Rp 250 Per Kilogram

Nasib petani semangka di Kec Megaluh Kab Jombang ternyata tak sesegar buah yang mereka tanam. Sebulan ini, harga semangka yang mereka tanah terjun bebas

Memasuki Kecamatan Megaluh, tepatnya di Desa Balongsari, mata kita akan disuguhi pemandangan buah semangka yang tergeletak disepanjang jalan yang diapit persawahan itu. Tak jarang pula tatapan kita akan tertuju pada sungai ditepi jalan yang juga dipenuhi buah semangka yang sengaja dibuang oleh pemiliknya itu.
Diareal persawahan, nampak pula jutaan bola semangka yang dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Hingga beberapa buah semangka ini banyak yang sudah mulai membusuk, dan mulai menimbulkan bau yang tak sedap.
Usut punya usut, ternyata sejumlah petani semangka di Kec Megaluh putus asa dengan anjloknya harga semangka yang mendera mereka. Para petani ini malas mengangkut buah semangka dari ladangnya meski buah berbentuk seperto bola basket itu sudah bisa dipanen. Begitu juga banyaknya buah semangka yang ada di aliran sungai, ini sengaja dilakukan petani yang enggan membawa pulang hasil panen mereka. Meskipun sebagian dari buah yang dibuang ini memang tak layak untuk dijual dipasaran.

Supriono, petani semangka asal Desa Balongsari ini mengaku kebingungan dengan turunnya harga semangka di tingkatan tengkulan. Ia pun heran, meski harga jual semangka di sawah telah 'terjun bebas', namun harga jual buah berkulit hijau ini masih laku mahal dipasaran umum.
''Nggak tahu apa sebabnya. Padahal saat kami mengecek harga semangka jenis Thailand yang kami tanam, harganya masih Rp 3-4 ribu per kilogramnya,'' ungkap Supri.

Ia sendiri tak habis pikir selisih antara harga jual di sawah dan di pasaran. Ia curiga, jika anjloknya harga semangka ini dipicu ulah tengkulak yang biasa mengambil semangka petani langsung dari ladang itu. ''Jangan-jangan kami sengaja dipermainkan tengkulak. Padahal harga semangka dipasaran masih tinggi,'' katanya memelas.

Dikatakan pria berumur 55 tahun itu, kini ia hanya bisa menikmati harga semangka Rp250 per kilogram dari tengkulak. Sebulan lalu, harga semangka Rp800 per kilogram terus melorot hingga titik terendah. ''Belum pernah kami mengalami harga semangka semurah ini. Mulai sebulan lalu, dari harga Rp800 terus melorot hingga Rp250,'' akunya.

Dituturkan pria tiga anak ini, untuk mendapatkan harga Rp250, ia harus ekstra memilih pembeli. Menurut dia, banyak tengkulak yang menawar harga semangkanya tersebut dibawah Rp250. ''Lihat saja, padahal semangka kami berkualitas bagus. Ada yang satu biji beratnya 7 kg,'' katanya mengunggulkan tanamannya tersebut.

Supri mengaku, jika dengan harga jual sebesar itu, dirinya akan mengalami banyak kerugian. Ia mengeluh, selama ini ia menggunakan pupuk yang harganya relatif mahal. Ini nkarena ia ingin buah semangka yang ditanamnya tersebut berkualitas bagus. Belum lagi lanjut Supri, ia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli air yang dipompa dari sawah. ''Kami belum membayar sewa lahan yang biasa kami bayar setelah panen. Dibayar pakai apa, wong untuk biaya merawat pasca panen saja nggak ada,'' keluhnya didampingi istrinya yang ikut menjaga tanaman semangka mereka.

Senanda dengan Supri, Kartono yang juga mengaku memiliki sekitar 1 hektare tanaman semangka ini terus mengeluh dengan turunnya harga semangka ditingkatan petani itu. Ia hanya bisa menyiapkan strategi agar tak terus merugi jika menjual semangka di tengkulak. ''Caranya, kami menggelar dagangan dipinggir jalan. Jika yang membeli semangka selain tengkulak, harganya bisa naik sampai Rp500 per kilogram. Harga itupun masih jauh lebih murah dibanding harga pasaran,'' kata Kartono.
Dikatakan, tak hanya petani semangka saja yang saat ini kebingungan. Petani Blewah dan Timun Emas didaerahnya juga mengalami nasib serupa dengannya. Harga buah yang sama-sama berkadar air tinggi tersebut juga mengalami penurunan yang drastis. ''Kalau tak percaya, beli saja Rp5000. Pasti diberi sekarung,'' katanya dengan nada bercanda tapi seru. (tritus julan)

Ratusan Siswa Belajar di Tenda

FOTO : SINDO/TRITUS JULAN

TERBUKA : Kegiatan belajar mengajar di MTsN Mojoagung sering terhenti gara-gara kelas tenda mereka yang tak mampu menahan hujan.

Ratusan Siswa Belajar di Tenda

JOMBANG (SINDO) – Wajah pendidikan di Kab Jombang masih saja buruk. Sejumlah siswa Madarasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Mojoagung, masih kekurangan kelas. Akibatnya, mereka harus rela beajar di tenda darurat yang dibangun seadanya.
Kondisi suasana belajar mengajar di dalam tenda ini dirasakan siswa kelas 7 dan 9 MTsN Mojoagung sejak tahun ajaran baru lalu. Karena jumlah ruangan kelas yang dimiliki hanya berjumlah 4 kelas, dari kebutuhan yakni 9 kelas, sebagian siswa terpaksa menghuni kelas tenda yang hanya berukuran 4 X 6 meter itu.
Tak pelak, kondisi ini membuat siswa yang belajar menjadi tak nyaman. Apalagi, tenda yang dibuat tak cukup melindungi siswa dari terpaan angin dan hujan. Kendati demikian, siswa engaku akan tetap bertahan dengan kondisi sarana belajar yang sangat ini itu.
Kepala Sekolah MTsN Mojoagung, Muhammad Sukron mengatakan, dibangunnya tenda sebagai tepat belajar mengajar itu sejak bulan Juni lalu. Saat itu menurutnya, pihak sekolah kebingungan dengan banyaknya siswa baru yang membutuhkan 3 kelas tambahan. Karena tak ingin siswanya kecewa, ia lantas membangun tenda belajar dari uang sumbangan siswa.
’’Mau bagaimana lagi, untuk menolak siswa yang mendaftar juga tak mungkin. Sementara untuk membangun gedung dari tembok juga tak ada biaya. Salah satunya jalan, kamu membangun tenda dua lokal ini,’’ kata Sukron.
Dikatakan dia, sejauh ini pihaknya telah menyampaikan keluhan kekerungan kelas ini ke Departemen Agama setempat. Namun, upaya untuk mendapatkan bantuan pembangunan kelas itu sampai hari ini belum juga terealisasi. Padahla menurutnya, Depag telah berkali-kali menyanggupi permintaan seklolah yang diapit lahan persawahan itu. ’’Buktinya sampai hari ini siswa kami tetap belajar didalam tenda. Memang bantuan dari Depag belum turun ke kami, ujarnya.
Dengan kondisi belajar mengajar yang demikian, Sukron mengaku tak bisa maksimal memberikan pelajaran kepada siswanya. Hal ini karena seringkali proses belajar mengajar terganggu gara-gara cuaca yang tak bersahabat dengan tenda yang berdiri di halaman sekolah itu. ’’Kalau cuaca panas, didalam tenda rasanya seperti di oven. Dankalau hujan, terpaksa proses belajar mengajar dihentikan. Karena jika dipaksakan untuk terus, siswa juga tak nyaman. Apalagi jika hujan deras, air hujan kerap masuk ke tenda dan membasahi buku-buku siswa,’’ keluhnya.
Sekolah sendiri menurut Sukron, telah berupaya untuk membangun gedung baru. Namun hingga kini proses pembangunannya tersendat lantaran minimnya biaya yang dimiliki sekolah itu. Sehingga, belum separuh kelas dibangun, sudah terhenti. ’’Kami sempat meminjam uang untuk membangun satu kelas baru itu, selain bantuan dari orang tua siswa. Namun, pembangunannya berhenti karena sudah tak ada dana lagi untuk melanjutkan,’’ paparnya sembari menunjukkan satu bangunan kelas baru yang masih belum beratap dan berlantai itu.
Untuk sementara ini, Sukron memberlakukan dua jam sekolah belajar siswanya yang berjumlah 364 itu, yakni pagi dan sore. Dikatakan dia, jika siswa dipaksa masuk pagi secara keseluruhan, maka kelas yang tersedia tak akan cukup, meski ada kelas tenda yang bisa dimanfaatkan. ’’Untuk kelas 8 terpaksa masuk sore. Dan resikonya sering hujan, sehingga kegiatan belajar mengajar sering terhenti,’’ terang pria yang sudah 3 tahun menjabat sebagai Kasek MTsn Mojoagung ini.
Atas kondisi ini, ia berharap agara pemerintah daerah setempat untuk segera memberikan bantuan gedung untuk sekolahnya itu. Ia khawatir jika kondisi ini berjalan lama, siswa akan tak betah. Seain itu, proses belajar mengajar menjadi tak maksimal. ’’Untungnya siswa kami mengerti betul dengan kondisi ini. Tapi kalau terus-terusan belajar di tenda seperti ini, tahun depan sekolah ini tak akan bisa mendapat siswa baru,’’ pungkasnya.
Ismail Wahyudi, salah satu siswa kelas 7 mengatakan, ia dan ratusan teman-temannya sering mengeluhkan seringnya proses belajar mengajar yang terhenti akibat cuaca yang tak bersahabat. Menurutnya, kondisi ini membuat siswa ketinggalan pelajaran. ’’Kalau musim pana, di tenda rasanya gerah sekali. Tapi kalau hujan, kami basah semua, termasuk buku-buku kami,’’ kata Ismail.
Namun menurutnya, ia dan teman-temannya mengaku akan tetap bertahan dengan kondisi ini. Kendati demikian, ia tetap berharap agar pemkab setempat bisa segera membangun ruang kelas bagi mereka. ’’Jangan sampai ini berkelanjutan sampai tahun ajaran depan,’’ harapnya.
Sementara itu Kepala Depag Kab Jombang, Warsito Hadi mengatakan, memang dalam tahun anggaran lalu hingga tahun ini, tak ada dana untuk rehab sarana dan prasarana. Menurutnya, anggaran ini akan ia ajukan untuk tahun 2008 depan. ’’Tahun 2008, kita akan prioritaskan anggaran untuk pembangunan gedung di MTsN Mojoagung. Tahun sebelumnya memang belum ada, jadi kami tak bisa memenuhi permintaan sekolah itu,’’ kilahnya. (tritus julan)

Perkosa Murid, PNS Dituntut

Foto : SINDO/TRITUS JULAN

TERTANGKAP : Bilal (berbaju merah) terlihat lesu saat Adi, anak hasil hubungan gelapnya itu menagih janji kepadanya untuk memenuhi biaya seklah dan mengawini ibunya.

Perkosa Murid, PNS Dituntut

JOMBANG (SINDO) – Nama korps pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Jombang tercoreng. Pasalnya, seorang PNS diduga memperkosa siswi SMP dan lari dari tanggung jawab.
Drama terungkapnya ulah bejat Muhammad Bilal, PNS yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan itu terungkap saat seorang pemuda mendatangi kantor Pemkab Jombang dan mencari ‘bapak gelapnya’ itu.
Adi Setiawan, pria yang berusia 17 tahun itu mengaku sebagai anak dari hasil hubungan gelap Muhammad Bilal dan Mariana, ibunya. Kepada PNS yang menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tingkat Dasar (UPTD) Pendidikan Kecamatan Bandar Kedungmuyo ini, Adi meminta pertanggungjawaban Bilal untuk memenuhi janjinya. Pasalnya, Bilal pernah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan biaya sekolah Adi, saat diketahui Mariana mengandung bayi dari Bilal puluhan tahun silam.
Karena janji itu tak pernah dipenuhi Bilal, siang kemarin Adi nekat untuk menemui bapaknya itu. Disela-sela salah satu event pemkab, Adi langsung menemui bapaknya itu dan meminta pertanggungjawaban kepada mantan guru di SMP PGRI Kec Gudo itu. Kontan saja Bilal terhenyak, apalagi saat itu ada puluhan di lokasi acara.
Bilal pun tak bisa berkutik saat Adi dengan lantang memeinta pertanggungjawaban biaya sekolahnya dihadapan wartawan. Bilal sempat berlagak tak kenal dengan Adi. Dan saat wartawan berusaha menanyakan seputar hubungannya dengan Adi, ia mengelak jika Adi adaah anak hasil hubungan gelapnya. ’’Bukan, Adi itu bukan anak saya. Kalau tidak percaya, buktikan saja,’’ kata Bilala dengan wajah memerah.
Saat ditanya hubungan dia dengan Mariana, Bilal berdalih jika ibu Adi tersebut adalah teman biasanya. ’’Dia hanya teman biasa saja,’’ tegas Bila sembari beberapa kali menundukkan wajahnya.
Bilal pun secara tak sengaja membenarkan jika Adi adalah anaknya. Saat wartawan menanyakan tudingan perkosaan yang berbuah jabang bayi bernama Adi itu, ia mengelak. ’’Bukan perkosaan, kami melakukannya atas dasar suka-sama suka,’’ bantah bilal, sekaligus membenarkan jika Adi adaah buah hubungannya dengan Mariana. Bilal pun meninggalkan Adi dan mencoba menjauh dari pertanyaan-pertanyaan wartawan. ’’Sudah itu dulu saja, kalau dia (Adi) ingin saya menjadi bapaknya, silahkan buktikan secara hukum,’’ tegasnya sembari memasuki ruangan tempat ia diundang.
Sementara Adi sendiri mengaku, jika hubungan Bilal dengan ibunya itu berlangsung sekitar tahun 1986 lalu. Saat ibunya duduk di bangku kelas 2 SMP PGRI Gudo. ’’Saat itu ibu diperkosa pak Bilal yang menjadi gurunya. Saat diketahui ibu hamil, Bilal berjanji akan mengawini dan mencukupi segala kebutuhan anaknya itu (Adi). Namun janji Bilal itu sudah puluhan tahun tak ditepati. Bahkan, ibu dama sekali tak diberi nafkah,’’ tutur Adi.
Dikatakan dia, perjanjian damai antara Bilal dan keluarga Mariana watu itu dimanfaatkan Bilal untuk lari dari tanggungjawab. Padahal saat diketahui Mariana hamil, keluarga Mariana tak membawa masalah ini ke polisi dan Pemkab Jombang. ’’Saya tahunya jika Bilal adalah bapak saya, saat sudah dewasa. Hubungan Bilal dan ibu ini juga diketahui semua tetangga kami. Kami benar-benar dipermalukan,’’ tegas Adi.
Siswaji, ayah dari Mariana yang juga sebagai kakek Adi menuturkan, bahwa Adi adalah anak hasil perkosaan yang diakukan Bilal kepada anaknya. Diterangkan dia, Bilal sempat memindahkan sekolah Mariana ke Surabaya saat diketahui jika Mariana telah hamil. ’’Waktu itu kami nurut saja karena Bilal berjanji akan menikahi Mariana. Tapi kenyataannya, janji-janji Bilal tak pernah ditepati sampai sekarang,’’ katanya.
Ia juga menyayangkan obralan janji Bilal yang akan memenuhi segala kebutuhan sekolah anaknya itu. Menurutnya, akibat Bilal yang tak memberikan biaya sekolah pada Adi, kini terpaksa Adi harus rela meninggalkan sekolahnya. ’’Tahun lalu Adi masuk di SMEA Negeri Jombang. Tapi selang dua bulan dia berhenti karena tak ada biaya. Dan ia berkali-kali menangih janji bapaknya itu, tapi tak pernah berhasil,’’ ungkap Siswaji saat melaporkan tindakan Bilal ini ke Women Crisis Center Jombang kemarin sore.
Atas kekecewaanya terhadap Bilal ini, Siswaji mengaku telah melaporkannya ke Polsek setempat. Namun menurutnya, laporannya ini tak mendapat respon dari Polsek Gudo. ’’Saya malah disuruh untuk melaporkan kasus anak saya ini ke WCC,’’ tukas warga Desa Krembangan Pesantren Kec Gudo itu.
Mariana sendiri menurut Siswaji, kini menelan kekecewaan itu dengan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Menurutnya, Mariana putus asa dengan janji-janji Bila itu. ’’Tahun 1995 lalu Bilal juga menjanjikan rumah kepada Mariana. Tapi lagi-lagi Bilal tak memenuhi janjinya itu,’’ tegas kakek yang sudah berusia lanjut ini didampingi istrinya.
Siswaji bertekad untuk membawa kasus PNS cabul ini ke wilayah hukum. Dengan bantuan WCC, ia ingin agar PNS tersebut mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu. ’’Biar dia bertanggungjawab,’’ pungkasnya. (tritus julan)

Sosok ADM PG Tjoekir Jombang

Foto : SINDO/TRITUS JULAN
BAPAK PETANI : Dalam kesehariannya, Ilyas tak segan-segan untuk langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi pabrik dan petani tebu di wilayahnya.

MEREKA YANG MENERIMA PENGHARGAAN BIDANG KATAHANAN PANGAN

Varietas Tebu Diganti, Petani Bisa Kembali Tersenyum

Jabatan sebagai Administratur (ADM) PG Tjoekir tak lantas membuat Ilyas Achmadi jauh dengan petani. Ia malah menjadi sahabat mitra PG itu.

Untuk mengantongi penghargaan bidang ketahanan pangan yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak begitu saja didapatkan Ilyas Achmadi. Penerima penghargaan untuk kategori petani pengembang perkebunan ini harus menempuhnya dalam jangka waktu 4 tahun. Penghargaan ini bagi Ilyas, sebelumnya tak pernah terbayang. Bahkan, ia sendiri tak berusaha untuk merebut penghargaan prestisius itu.
Berawal dari niatnya untuk mengembangkan pertanian tebu dan kapasitas giling di perusahaan yang ia pimpin itu, ternyata Ilyas mendapat imbalan yang setimpal dari pemerintah.
Ilyas mengaku, penghargaan yang ia dapatkan ini bermula dari kerja kerasnya saat ia baru memimpin PG Tjoekir tahun 2003 lalu. Saat itu, ia berpikir keras agar petani tebu kembali bergeliat untuk menanam tanaman penghasil gula itu. Otaknya pun ia peras untuk menyatukan dua kepentingan, yakni kepentingan petani dan PG Tjoekir sendiri. ’’Saat awal menjabat, kondisi petani tak begitu berminat untuk menanam tebu. Dan kondisi perusahaan juga mengalami banyak masalah,’’ tutur Ilyas.
Dua masalah itulah yang selalu menggelayut dipikiran Ilyas. Hingga dia memunculkan ide untuk menjawab dua persoalan besar itu. Ia kemudian melakukan kontrak kerja dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gulai Indonesia (P3GI) Pasuruan. Dari institusi ini, ia berharap agar masalah ditingkat petani ini bisa terjawab. Karena kondisi saat itu, tebu yang ditanam petani berkualitas sangat rendah. ’’Dari P3GI itu kemudian memunculkan beberapa rekomendasi. Diantaranya, tebu yang ditanam petani harus diganti dengan varietas yang unggul. Maka direkomendasi untuk mengganti bibit tebu dengan hasil penelitian itu,’’ kata pria yang sudah menginjak umur 53 tahun itu.
Dia lantas menjalankan beberapa rekomendasi yang diberikan P3GI untuk menganti varietas tanaman tebu yang selama ini ditanam petani. Tak ingin upayanya itu gagal, Ilyas melakukan uji coba tanam dengan varietas baru di dua lahan yang ia sewa dari petani. ’’Setiap hari kami memantau tebu jenis PS 851, PS 862 dan PS 864 yang menjadi rekomendasi P3GI itu. Setelah kami yakin jika tiga varietas baru ini cocok untuk ditanam di Jombang, maka kami mengumpulkan petani tebu untuk melihat tanaman uji coba kami itu,’’ terang pria yang mengaku sudah 34 than bergelut dengan tanaman tebu ini.
Tak memberikan cek kosong, Ilyas juga memfasilitasi pengadaan bibit tiga jenis tebu unggul itu kepada petani. Dan saat itulah petani mulai mengikuti langkah yang dilakukan Ilyas. ’’Sejak saat itu, hampir semua petani tebu di Jombang sudah mulai menanam jenis tebu yang kami sarankan. Dan hasilnya luar biasa. Selain tanaman tebu yang berbatang besar, rendemen serta hasil gulanya jauh meningkat dari sebelumnya,’’ tuturnya.
Alhasil, dari perubahan varietas tebu yang ditanam petani ini, banyak menimbulkan dampak positif bagi petani. Semula petani yang malas untuk menanam tebu, semuanya memilih untuk menjadi petani tebu dengan pembinaan dari Ilyas itu. ’’Dulunya, petani tebu tak mau mencabut sisa tebang sebelumnya. Mereka memakai kembali sisa tebang untuk menjadikannya bibit. Sejak varietas baru ini ditanam, mereka mau mengganti bibit baru karena hasil panen mereka sangat memuaskan,’’ terang pria yang hidup dilingkungan PG Tjoekir ini.
Pembenahan ditingkatan petani ini ternyata bagi Ilyas tak cukup begitu saja. Ia kembali memikirkan kondisi pabrik yang jauh dari optimal, baik secara kinerja maupun out put. Untuk memecahkan masalah ini, ia kembali mendatangkan ahli untuk merekomendasikan perubahan-perubahan yang vital. ’’Kami mengundang Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) untuk merekomendasikan beberapa hal. Hasilnya menurut mereka, di pabrik kami mengalami beberapa kendala, yakni boros enegri, bolier (ketel) yang perlu dibenahi, stasiun gilingan yang belum optimal dan penambahan turbin Alternator,’’ rincinya.
Dengan berbagai upaya, ia mulai melakukan rekomendasi LPP itu. Dan hasilnya, perubahan drastis ia rasakan. ’’Energi bisa dihemat, kapasitas giling bertambah dan kualitas gula yang kami produksi semakin memabaik,’’ tandas bapak yang mempunyai motto ‘Bersatu Kita Mampu’ itu.
Reformasi petani dan pabrik inilah yang menjadikan Ilyas menjadi ‘bapak’ petani dan PG Tjoekir. Hasil yang dirasakan, penghasilan petni tebu jauh meningkat, ketersediaan bahan baku pabriknya aman, dan rendemen tebu yang menduduki rangking atas dari PG-PG lainnya di Jawa. ’’Tebu petani kami sangat unggul, bahkan rendemen tebu petani hingga mecapai angka 8,44 dan menduduki rendemen tertinggi. Dengan demikian, petani untung, pabrik juga sangat diuntungka,’’ paparnya.
Meski telah mendapatkan penghargaan, tak lantas membuat Ilyas berbangga hati. Ia justru lebih bangga melihat petani tebu yang sudah bias tersenyum lebar saat musim tebang tiba. ’’Menjadi mitra petani adalah hal yang paling penting. Karena tanpa petani, PGtak bias hidaup, dan sebaliknya. Petanilah yang kami anggap sukses, dan kami bangga atas kesuksesan mitra kami itu,’’ pungkasnya (tritus julan)

Dibalik Mitos Air Terjun Sedudo Nganjuk

FOTO : SINDO/TRITUS JULAN

AWET MUDA : Diyakini, jika memakai airterjun Sedudo untuk mandi, maka akan berkhasiatsebagai obat awet muda.

Dibalik Mitos Air Terjun Sedudo Nganjuk
Kaya rempah-rempah, Bisa jadi Obat Awet Muda

Banyak yang menyakini jika air terjun Sedudo mampumembuat awet muda siapa saja yang mandi disana. Ada apa dibalik mitos itu?

Jika kita mendengar wisata air terjun Sedudo yangterletak di Desa Ngliman Kec Sawahan, akan selalumuncul dibenak kita jika air terjun ini mempunyaibanyak khasiat, salah satunya adalah menjadi obat awetmuda. Hal ini banyak diyakini masyarakat sekitar, jugamasyarakat diluar Nganjuk. Terbukti jika wisata airterjun ini tak pernah sepi dari pengunjung. Baik yanghanya sekedar ingin menikmati pemandangannnya yangindah, ataumemang sengaja ingin membuktikan mitos yangbanyak berkembang itu.Namun tak banyak yang tahu apa yang menyebabkan airterjun yang berada di Kab Nganjuk bagian selatan itumempunyai mitos seperti ini. Kalangan sejarah menilai,mitos ini berdasar atas sejarah terbentuknya airterjun itu dan kajian ilmiah.Harimintadji, salah satu tokoh sejarah di Nganjukmengungkapkan ada sejarah dan perkiraan secara ilmiahtentang mitos itu. Dari tinjauan sejarah, saat itu airterjun Sedudo dibuat oleh salah satu tokoh wargasekitar bernama Sanak Pogalan. Ia merupakan petanitebu yang harus menelan kecewa dari peenguasa jamanitu. Karena kekecewaannya inilah, ia kemudian menjadipertama disekitar sumber air terjun Sedudo. Dalamtapanya, ia berniat untuk menenggelamkan Kota Nganjuk dengan membuat sumber air yang sangat besar.

’’Dia bersumpah untuk menggelamkan desanya itu. Dandibuatlah sumber air yang sangat besar,’’ tuturHarmintadji, yang pernah menjabat sebagai Wedoro KabNganjuk itu.Karena kesucian Sanak Pogalan inilah, sebagian wargameyakini jika sumber air terjun Sedudo, mengandungbeberapa khasiat, salah satunya menjadi obat awet muda.

’’Menurut sejarhnya begitu,’’ tambahHarmintadji. Selain tentang sejarah, ia juga menduga jika secarailmiah khasiat obat awet muda dari air terjun Sedudoini bisa diraba. Menurutnya, pada jaman kerajan dulu, ada tokoh bernama Resi Curigonoto yang sengaja mengasingkan diri di atas lokasi air terjun.

Dalam pengasingannya itu, Resi Curigonoto berniat untuk menjadikan hutan itu sebagai kebun rempah-rempah. Karena menganggap jika tanah hutan, bisa menjadi mediayang sangat bagus untuk mengembangkan rempah-rempahyang saat itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Resi Curigonoto lantas meminta Raja Kerajaan Kediri untukmengirim rempah-rempah ke tempat pengasingannya itu. Namun, tak begitu jauh dari tujuannya, tiba-tibagerobak-gerobak yang mengangkut rempah-renpah iiterguling diantara sumber air terjun Sedudo. ’’Lalurempah-rempah ini tumbuh subur hingga memenuhi hutanyang menjadi tempat sumber air terjun Sedudo,’’tambahnya.Sehingga, lanjut pria yang menjadi pegawai negerisipil (PNS) sejak tahun 1964 itu, air yang mengalir keair terjun Sedudo banyak mengandung rempah-rempah itu.’’Secara otomatis, rempah-rempah ini mampu menjadiobat yang multi khasiat, salah satunya adalah memmbuatwajah tampak bersih. Sehingga kelihatan awet muda,’’katanya.Mitos ini juga sdijunjung tinggi oleh Pemkab Nganjuksendiri. Buktinya, setiap bulan Syuro, Pemkab Nganjukmenggelar ritual ‘Siraman’. Dimana akan banyakmasyarakat Nganjuk yang mandi bersama di lokasi wisataair terjun ini. ’’Memang budaya siraman ini menjadi agenda tahunanPemkab Nganjuk. Selain untuk menarik wisatawan, jugauntuk melestarikan budaya yang sudah ada ratusan tahunsilam itu,’’ kata Ujang Zalkadri , Ka Sub Din Obyekdan Daya Tarik Wisata Disparbuda Nganjuk. (tritus julan)

Hadiah Bagi Cacat Veteran (CAVET) di Kab Jombang

FOTO : SINDO/TRITUS JULAN
RUMAH IDAMAN : Genik yang masih setia menghuni rumahnya, meski tak ada barang berharga didalamnya.

Hadiah Bagi Cacat Veteran (CAVET) di Kab Jombang
Santunan 50 kg Gula dan Mie 5 Dus Untuk 38 KK

Kebahagian di hari kemerdekaan ini ternyata tak begitu dirasakan sejumah cavet dan keluarganya. Momen yang tak lpas dari perjuangan cavet ini, mereka seakan tak mendapatkan penghargaan

Seperti tahun lalu, peringatan hari kemerdekaan RI ke 62 tahun ini tak begitu memberi 'kebahagiaan' bari 38 kepala keluarga (KK) cacat veteran di Kab Jombang. Thun ini, 38 KK pejuang yang menyandang cacat akibat berperang itu hanya mendapatkan 50 kg gula pasair dan 5 kardus mie instan yang harus mereka bagi rata. Meski ada tambahan hadiah dari Dinas Sosisal setempat berupa 5 pasang seragam sekolah SD, namun para keluarga mengaku tak semuanya membutuhkan bantuan itu. Bahkan mereka mengaku jika bantuan tersebut salah sasaran.
Ganik Khasanah, salah satu janda veteran Seger Payadi menuturkan, ia dan 37 KK anggota keluarga cavet lainnya masih bingung dengan bantuan yang diberikan Dinas Sosial tersebut. Pasalnya, wanita usia 59 tahun ini, jumlahnyua susah untuk dibagi. ''Gula 50 kg dan mie instan lima kadus untuk 38 KK kan sulit membaginya secara adil,'' tutur Genik.
Karena itu bantuan tersebut masih berada di ketua RT dan tak tahu kapan dibagikan. Apalagi, untuk bantuan berupa baju sekolah SD yang berjumlah hanya lima potong. ''baju itu nantinya diberikan kepada siapa saya juga tak tahu. Kalau dibilang butuh, rata-rata kami butuh. Tapi dengan jumlahnya yang hanya lima potong, nanti akan bikin iri yang lainnya,'' ungkapnya meski ia mengaku tak mempunyai cucu SD yang butuh bantuan seragam tersebut.
Meski bantuan yang diberikan kepada warga komplek perumahan cavet ini tergolong kecil, namun semangat untuk memeriahkan kemerdekaan kali ini tetap nampak. Dari pantauan SINDOkemarin, satu panggung hiburan kecil telah disiapkan ditengah-tengah jaan kecil perumahan tersebut.
''Seperti biasanya, kami mengadakan panggung kecil-kecilan. Lomba-lomba untuk anak-anak dan dewasa juga kami gelar. Namun dengan sederhana pula, karena dari sisi ekonomi, kami ini hidup seadanya,'' kata janda yang suaminya cacat mata karena tertembak dan telah meninggal 25 tahun silam itu.
Perayaan HUT RI kali ini menurut Genik, agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun lalu panggung kecil ini diisi para cavet yang masih hidup, tahun ini tak ada lagi. Ini karena kondisi para cavet yang seudah semakin tua, apalagi dengan kondisi yang cacat. ''Hanya tinggal enam orang yang masih hidup. Itupun kesemuanya tak tinggal diingkungan perumahan. Tahun ini, tak ada satupun cavet yang bisa diundang untuk menceritakan bagaimana mereka berjuang saat masa penjajahan dulu,'' kenang Genik.
Diceritakan dia, sehari-hari ia hanya ditemani satu putranya di perumahan yang dibangun tahun 1982 oleh Yayasan Dharmais itu. Untuk kebutuhan sehari-harinya, ia harus mengatur agar uang pensiun yang ia terima, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan. ''Ya dicukup-cukupkan. Saya hanya menerima uang pensiunan suami saya sebesar Rp 600 ribu per bulan,'' ungkap Genik yang kondisi rumah tipe 36 miliknya tanpa ada tempat tidur yang layak itu.
Dengan uang pensiunan yang ia terima sebesar itu, Genik masih mengaku bersyukur, meski menurutnya hanya cukup untuk makan, bukan untuk membeli peralatan lainnya.
Hanya saja, ia berharap agar pemerintah memberikan prioritas bagi keluarga cavet untuk dijadikan pegawai negeri sipil (PNS), agar kelangsungan hidup keluarga cavet lebih terjamin. ''Kalau bisa anak ataupun cucu kami diberi tempat utuk jadi PNS. Karena bagaimanapun, para veteran adalah salah satu pejuang yang mampu membuat kita merdeka seperti saat ini,'' harapnya. (tritus julan)

Tak Ada Bendera Merah Putih Menancap

Foto : SINDO/TRITUS JULAN

TANPA MERAH PUTIH : Di lokasi monumen Soetomo ini tak nampak ada atribut merah putih.

Dari Tanah Kelahiran dr Soetomo
Tak Ada Bendera Merah Putih Menancap

Meriahnya perayaan HUT RI ke 62 sepertinya tak begitu dinikmati di tanah kelahiran dr Soetomo di Desa Ngepeh Kec Loh Ceret Kab Nganjuk

Tak banyak yang tahu, jika pada tanggal 30 Juli 1888 silam, di Desa Ngepeh telah lahir pahlawan nasional yang bernama dr Soetomo. Di desa inilah tempat Soetomo kecil bermain, dan kini telah dibangun sebuah monumen untuk mengenang Soetomo.
Meski segenap keturunan pendiri Boedi Oetomo itu tak ada yang tersisa di Desa Ngepeh, namun monumen dokter kulit yang juga menjadi politikus di jaman penjajahan ini berdiri cukup megah.
Di tempat bersejarah ini, memang tak banyak dikunjungi wisatawan. Saat SINDO mengunjungi lokasi ini, hanya beberapa saja pasangan muda-mudi yang memanfaatkan pendopo monumen untuk sekedar melepas lelah, bukan menikmati indahnya sejarah lokasi tersebut.
Sayangnya, dalam peringatan hari kemerdekaan RI tahun ini, di area monumen tak terpasang satupun atribut merah putih, warna yang identik dengan bendera bangsa ini. Atau hanya sekedar untuk menghornmati jasa-jasa Soetomo sebagai pahlawan nasional di bulan kemerdekaan saat ini.
Suasana janggal kembali terasa saat lokasi monumen yang tergolong luas dan dibangun tahun 1985 lalu ini tampak tak terurus. Terbukti, di halaman disekitar patung dr Soetomo berdiri, banyak dedaunan dan rumput liar yang mengelilingi.
Terlebih saat memasuki ruangan tempat penyimpanan benda-benda bersejarah yang dimiliki Soetomo, juga tampak berserakan yang sepertinya lama tak terurus. Padahal, diruangan yang berukuran sekitar 4 X 6 meter ini, banyak ditemukan dokumen-dokumen penting saat nama Soetomo berkibar pada jaman penjajahan dulu. Termasuk foto-foto bersejarah Soetomo saat mendeklarasikan Boedi Oetomo, salah satu organisasi pemuda pada jaman penjajah yang pernah dikomandani Soetomo.
Tak nampak juga petugas dari instansi terkait yang bertanggung jawab melestarikan tempat pahlawan yang meninggal pada tanggal 30 Mei 1908 itu. Hanya saja, Pemkab Nganjuk mempercayakan perawatan lokasi monumen ini kepada Kustiono, salah satu warga setempat yang rumahnya berjarak beberapa puluh meter saja dari lokasi monumen.
’’Saya memang didapuk menjadi tukang kebun sekaligus juru kunci di monumen ini,’’ ujar Kustiono yang mengaku telah 10 tahun mengabdi di lokasi yang dulunya adalah rumah mendiang Soetomo, sekaligus tempat ari-ari Soetomo ditanam.
Banyak memang informasi yang didapat dari Kustiono, dan memang laki-laki ini cukup memahami sejarah Soetomo, meskipun kita bisa secara singkat mengetahui sejarah tersebut dari tulisan tangan yang dipampang didinding ruangan.
Dalam ruangan benda-benda milik Soetomo tersebut, dipajang beberapa alat kesehatan yang pada saat itu dipakai Soetomo untuk menjalani profesinya sebagai dokter.
Sebuah bed pasien yang terlihat masih kekar lengkap dengan infuse yang masih bertengger di tiangnya. Gunting dan alat-alat potong lainnya juga tampak masih kokoh dan terawat. ’’Alat-alat ini selalu saya bersihkan mas,’’ tutur pria yang mengaku direkrut Dinas Pariwisata Kab Nganjuk sebagai honorer tersebut.
Tak adakah peringatan khusus di monumen Soetomo untuk mengenang perjuangannya di momen kemerdekaan ini? (tritus julan)

Tak Mampu Beli Air, Bantuan Tak Kunjung Tiba

Foto : SINDO/TRITUS JULAN
RELA TAK MANDI : Karena sulitnya air bersih, warga lebih memilih tak mandi untuk kebutuhan air minum

Melihat Ketidakmampuan Warga Membeli Air Bersih

Tak Mampu Beli Air, Bantuan Tak Kunjung Tiba

Selama empat bulan ini, warga Desa Manduro Kec Kabuh Kab Jombang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Meski begitu, bantuan berua air bersih yang diidamkan, belum juga ditangan.

Siang itu, Kastinem mulai menapakkan kakinya menuju satu-satunya sumur umum yang masih mengeluarkan air. Meski jarak yang ditempuh mencapai 3 km dengan jalanan yang terjal, Kastinem dengan sabar memanggul dua juriken lusuhnya. Dengan tanpa menggunakan alas kaki, Kastinem tetap saja rela menginjak kerikil tajam menunggu sumur yang berada ditengah-tengah hutan.
Perasaan Kastinem lega, setelah beberapa waktu melangkahkan kakinya, ia pun sampai disumur yang biasa memberi kehidupan bagi keluarganya itu. Perasaan lega ini tak berlangsung lama, setelah melongok isi sumur, ternyata hanya beberapa liter saja yang tersisa.
Ia pun mulai melempar timba ke dalam sumur. Sembari menunggu air masuk kedalam timba, sesekali Kastinem mengusap keringat dipipinya. Saat timba ia angkat, ia harus rela menelan kekecewaan, air yang ada di dalam sumur telah habis.
Kastinem harus rela menunggu hingga satu jam untuk mendapatkan dua timba air bersih yang sediany ia gunakan untuk kebutuhan minum dan memasak. Kesabaran Kastinem ini rupanya muncul karena ia tak mampu membeli air bersih yang dijual di mobil tangki.
''Mending saya tunggu saja sampai air sumurnya keluar. Biarlah lama, karena jika tak menunggu, saya masak nasi pakai air apa,'' ujar Kastinem memelas.
Kastinem adalah satu diantara ratusan warga Desa Manduro yang memang kesulitan mendapatkan air bersih. Dan hanya bergantung pada satu-satunya sumur umum yang debit airnya juga minim.
Dari pantauan SINDO, satu-satunya sumur umum ini memang nyaris kering. Untuk mendapatkan satu timba ukuran 20 liter saja, harus menunggu sekitar setengah jam.
Untuk kebutuhan air bersih keluarganya, Kastinem memilih kebutuhan air yang paling penting. Yakni memasak dan minum. Untuk kebutuhan air mandi, Kastinem mengabaikannya.
Dalam tiga hari, Kastinem mengaku hanya mandi sekali. Itu pun dengan jumlah air yang sangat minim. ''Kalau mandi, terpaksa campur dengan pria. Kalau malu, kami tak akan bisa mandi sendirian,'' tuturrnya.
Sementara kata dia, keluarganya tak mampu untuk membeli air bersih yang biasanya ditawarkan keliling kampung melalui mobil tangki. ''Satu tong harganya seribu rupiah. Sementara minimal keluarga saya butuh dua tong. Dua ribu rupiah sehari, kami tak mampu membayar. Apalagi suami saya kerjaannya tak tentu,'' katanya.
Tak beda dengan Kastinem, Kisman, salah satu pemuda desa setempat juga mengaku jarang mandi dalam empat bulan ini. Alasannya sama, yakni lebih memilih kebutuhan air minum dan memasak. ''Sehari kami hanya bisa membawa satu atau dua timba air. Kalau untuk mandi, sayang,'' tutur pemuda lulusan SD ini.
Pemuda ini juga mengaku tak risih dengan aturan mandi yang ada di desanya. Pasalnya, jika ia tak mau bercampur dengan kaum wanita saat mandi, bisa-bisa selama seminggu badannya tak diguyur air.
Sejauh ini, Kisman mengaku tak ada bantuan air bersih dari Pemkab Jombang. Namun begitu, ia masih berharap jika Pemkab Jombang ikut peduli dengan kekerangan air yang diderita warganya. ''Minimal sehari satu tangki air bersih, kami sudah merasa sangat terbantu,'' harapnya.
Bupati Jombang, Suyanto sendiri mengungkapkan jika sebelumnya Pemkab Jombang telah memberikan bantuan sebuah mesin pompa air. Namun kabarnya, mesin pompa itu telah raib. (tritus julan)

''Melihat Dari Dekat Desa Penghasil Petasan''

Melihat Dari Dekat Desa Penghasil Petasan
Keahlian Merakit Petasan dari Anggota TNI

Sejarah panjang mengukir perjalanan Desa Keras Kec Diwek Kab Jombang hingga menjadi desa penghasil petasan terbesar di kota Santri itu. Ternyata, keahlian merakit petasan didapat dari salah satu warga yang menjadi tentara.

Memasuki Desa Keras, aktivitas warganya tak jauh berbeda dengan warga desa lainnya. Pekerjaan sebagai petani masih mendominasi di desa yang terletak sekitar 4 km dari jantung kota Jombang. Namun, kondisi ini berbalik jika mendekati bulan puasa. Mayoritas warga beralih profesi menjadi perakit petasan. Warga sekan menjadi perakit canggih jenis-jenis petasan, mulai dari kembang api, sreng dor sampai ke jenis yang paling banyak ditemukan, yakni jenis letek.
Telisik punya telisik, ternyata keahlian membuata macam-macam jenis petasan ini diperoleh warga dari seorang tentara angkatan 45. Dari keahlian Nur Arifin, warga mulai kenal dengan barang yang bisa meledak dan mengeluakan suara keras itu. Arifin yang telah meninggal pada tahun 1988 lalu,kini mewarisi ilmunya kepada ratusan warga yang menggantungkan rejeki dari keahlian merakit petasan ini.
Fauzi, salah satu keluarga Arifin menuturkan awal merebaknya bisnis petasan di desanya itu. Diceritakan, ide untuk membuat petasan Arifin bermula dari iseng untuk meramaikan datangnya Idul Fitri. Dengan berbekal keahliannya yang diperoleh saat menjadi tentara, Arifin mecoba membuat petasan dengan jenis yang sederhana. Rupanya, ide Arifin ini banyak digemari warga. Setiap Idul Fitri, warga setempat menginginkan Arifin utnuk menggelar pesta petasan. Hingga agenda rutin menyambut Idul Fitri dengan pesta petasan pun terbentuk.
Warga pun berkeinginan untuk memiliki keahlian serupa dengan Arifin. Dengan niat menularkan ilmunya, Arifin pun berusaha untuk mendidik beberapa warga yang dipercaya untuk membuat petasan. ''Tapi waktu itu Pak Arifin tak sembarangan memilih orang. Mereka disuruh berpuasa dulu dan diberi aturan untuk tidak menggunakan sembarangan keahlian membuat petasan ini,'' kata Fauzi.
Pesan ini rupanya tak banyak diindahkan beberapa orang yang mewarisi ilmu Arifin. Hingga akhirnya, keahlian merakit petasan ini seakan menjadi milik seluruh warga. Niat untuk membalik pesan Arifin juga dilakukan warga dengan menjual keahlian itu. Hingga setelah berjalan beberapa tahun, Keras menjadi desa penghasil petasan terbesar di Jombang.
''Dua tahun sebelum Pak Arifin meninggal, beliau beserta keluarganya sudah berhenti memproduksi petasan. Ini karena kami sadar bahwa bisnis ini dilarang oleh hukum,'' terang Fauzi.
Meski kegiatan Arifin sebagai perakit petasan sudah berhenti dan telah meninggal dunia, rupanya tak malah membuat warga Desa Keras berhenti memproduksi petasan.Bahkan sepeninggal Arifin, warga justru memiliki inovasi terbaru untuk membuat jenis-jenis petasan lainnya yang tak bisa dibuat Arifin. Kini, hampir semua jenis petasan bisa dibuat warga Desa Keras. Mulai jenis ledak hingga kembang api. ''Kini yang dibuat warga jenisnya banyak,'' ucapnya sembari menyebut jika warga menggunakan bahan belerang, potasium dan BR untuk membuat macam-macam jenis petasan.
Fauzi sendiri tak mengetahui banyak darimana warga ini mendapatkan bahan-bahan berbahaya itu. Menurutnya, hanya beberapa warga saja yang tahu dari mana asal barang yang bisa menghasilkan ledakan keras itu. ''Hanya yang memproduksi saja yang tahu.Itupun tak semuanya,'' tambahnya.
Soal tradisi petasan yang jatuh pada H+7 Hari Raya Idul Fitri, Fauzi sendiri mengaku tradisi tersebut adasejak tahun 60-an. Kini, tradisi dengan menggelar ribuan petasan dan disulut bersama-sama itu seakan sulit terpisahkan dari warga. Pesta petasan ini justru banyak dinanti warga desa lainnya. ''Tapi awal-awal pesta petasan dulu sangat teratur. Tak ada petasan yang disulut secara berlebihan,'' tukasnya.
Sementara pasca pesta petasan yang memakan tiga orang luka parah beberapa waktu lalu, suasana di Desa Keras menjadi lain dari biasanya.Pemuda setempat selalu mencurigai setiap orang asing yang masuk di desanya. Tak jarang, warga menanyakan maksud kedatangan orang asing di desanya itu. Ini karena warga tak ingin jika kejadian pesta petasan yang digelar Jumat lalu itu, berdampak hukum bagi warga sendiri.
Petugas kepolisian sendiri ekstra hati-hati untuk masukdesa ini. Konon kabarnya, warga sempat memberontak saat polisi berusaha membabat habis bisnis petasan ini. Hingga, aktivitas warga yang membuat petasan dan dipasok keluar daerah ini tak mampu dibendung aparat kepolisian setempat. (tritus julan)

LAPSUS : Kasus Korupsi Kab Nganjuk

Menyusuri Jejak Kasus Korupsi di Kab Nganjuk
Dua Tahun Berjalan, Separo Masih Jadi PR

NGANJUK (SINDO)- Kasus korupsi Anggaran Rumah Tangga Dewan (ARTD) dan dana Otonomi Daerah (otda) di Kabupaten Nganjuk masih menjadi perhatian khalayak setempat. Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif ini mencuat ke publik sejak 2005 lalu. Namun hingga menjelang akhir tahun 2007 ini, penegak hukum masih menyisakan separo perjalanan. Pasalnya, masih banyak diantara tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini, belum menjalani proses persidangan. Beberapa kalangan menilai jika penegak hukum masih ‘lamban’ untuk mengusut tuntas kasus ‘bancakan’ uang negara ini.
Pada pertengahan tahun 2005 lalu, publik dikagetkan dengan adanya temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kab Nganjuk tentang adanya dugaan korupsi ditubuh dewan periode 1999-2004. Ditengara, seluruh anggota dewan melakukan korupsi dengan menggunakan Anggaran Rumah Tangga Dewan (ARTD) senilai 6,8 Miliar padatahun anggaran 2001-2003. Dewan telah lalai dengan menggunakan beberapa pos anggaran yang menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) No 110 Tahun 2000 tentang Anggaran Keuangan DPRD Tingkat II.
Diantara pos-pos yang diterjang dewan adalah adanya tunjangan jabatan yang tak sesuai, tunjangan kesejahteraan dan dana penjaringan aspirasi masyarakat. Serta dewan telah ceroboh menerima uang muka kredit motor senilai Rp 7,5 juta/orang. Lebih fatal lagi, seluruh anggota dewan menerima uang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPjT) bupati sebesarRp 10 juta/orang.
Pada tahun anggaran 2001, segenap pimpinan dewan telah menerima tunjangan jabatan dalam nilai yang cukup besar, yang tak sesuai dengan PP yang berlaku. Tunjangan jabatan untuk Ketua DPRD misalnya, dewan menganggarkan Rp 1.800.000/ bulan. Padahal sesuai aturan, hanya sebesar Rp 630.000. Demikian juga dengan tunjangan jabatan bagi wakil ketua yang seharusnya hanya Rp 534.000, dewan memaksa menerima Rp 1.620.000/bulan. Korupsi tunjangan jabatan diperparah dengan anggota-anggota lainnya yang juga turut menikmati. Anggota yang semestinya tak boleh menerima tunjangan ini, justru menerima Rp1.440.000/bulan. Sehingga dalam kurun waktu satu tahun, dewan menghabiskan dana sekitar Rp788,400,000 untuk pos tunjangan jabatan saja.

Tunjangan Jabatan
Jabatan Per Bulan Orang Bulan Jumlah
Ketua DPRD Rp1,800,000 1 12 Rp21,600,000
Wakil Ketua Rp1,620,000 3 12 Rp58,320,000
Anggota Rp1,440,000 41 12 Rp708,480,000
TOTAL Rp788,400,000

Korupsi dewan kembali berlanjut pada tahun anggran 2003. Dewan menganggarkan uang kesejahteraan untuk pimpinan dan anggota yang nilainya fantastis. Untuk seorang Ketua DPRD menerima Rp 3 juta per bulan, wakil ketua Rp 2,5 juta dan untuk anggota sebesar 2,25 juta. Sehingga, dalam satu tahun anggaran, dewan menerima uang kesejahteraan sebesar 1,242 Miliar. Sedangkan penentuan tunjangan kesejahteraan ini telah mengindahkan PP 10 Tahun 2000, sehingga bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Tunjangan Kesejahteraan
Jabatan Per Bulan Orang Bulan Jumlah
Ketua DPRD Rp3,000,000 1 12 Rp36,000,000
Wakil Ketua Rp2,750,000 3 12 Rp99,000,000
Anggota Rp2,250,000 41 12 Rp1,107,000,000
TOTAL Rp1,242,000,000



Seperti haus untuk mengeruk uang negara, du tahun anggaran yang sama, dewan mengeruk keuntungan dari anggaran jaring aspiirasi masyarakat (jasmas). Dalam pos ini, dewan menganggarkan Rp 2,5 Juta /bulan untuk Ketua DPRD, Rp 2,3 Juta untuk wakil ketua, dan untuk anggota sendiri menerima Rp 2,1 Juta per bulan. Dalam kurun waktu setahun, dewan menghabiskan ARTD sebesar Rp1,146,000,000

Dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas)
Jabatan Per Bulan Orang Bulan Jumlah
Ketua DPRD Rp2,500,000 1 12 Rp30,000,000
Wakil Ketua Rp2,300,000 3 12 Rp82,800,000
Anggota Rp2,100,000 41 12 Rp1,033,200,000
TOTAL Rp1,146,000,000

Belum puas dengan dengan perolehan tunjangan-tunjangan ini, dewan kembali mengeruk keuntungan dari ARTD. Untuk biaya kunjungan dalam daerah, dewan menganggarkan Rp 1,5 Juta untuk Ketua DPRD, sedangkan untuk wakil ketua sebesar Rp 1,25 dan untuk anggota Rp 1 Juta setiap bulannya. Sehingga, dalam satu tahun, dewan menghabiskan dana ARTD sebesar Rp 555 Juta.

Dana Kunjung Tour
Jabatan Per Bulan Orang Bulan Jumlah
Ketua DPRD Rp1,500,000 1 12 Rp18,000,000
Wakil Ketua Rp1,250,000 3 12 Rp45,000,000
Anggota Rp1,000,000 41 12 Rp492,000,000
TOTAL Rp555,000,000

Tak hanya uang ARTD saja yang ‘dijarah dewan’, pada akhir masa jabatan Bupati Nganjuk Soetrisno R tahun 2003 lalu, dewan juga menikmati uang LPjT dari bupati masing-masing Rp 10 Juta. Untuk pelican LPjt bupati ini, dewan meraup uang APBD sebesar Rp 450 Juta. Dari dana APBD juga, dewan menerima uang muka kredit kendaraan roda sebesar Rp 7,5 Juta. Dari 45 anggota dewan, hanya satu anggota yang menolak dana ini. Sehingga jumlah total untuk uang muka kendaraan roda dua ini, dewan menikmati dana APBD yang dikucurkan Soetrisno sebesar 330 Juta.

Uang Muka Kredit Kendaraan Roda Dua
Jabatan Per Bulan Orang Kali Jumlah
Ketua DPRD Rp7,500,000 1 1 Rp7,500,000
Wakil Ketua Rp7,500,000 3 1 Rp22,500,000
Anggota Rp7,500,000 40 1 Rp300,000,000
TOTAL Rp330,000,000

Rupanya, ulah dewan ini membuat geram LSM setempat. Atas laporan sejumlah LSM Kab Nganjuk padatahun 2005 lalu, pihak kepolisian setempat mulai melakukan penyidikan atas kasus ‘bancakan’ ARTD ini.
Alhasil, pertengahan tahun 2007 (Selasa, 19 Juni 2007) Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Ishaq, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, ditahan Kejari Nganjuk. Bersamaan itu pula, Ketua Partai Golkar Nganjuk, Suparman juga menyusul Djaelani menghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Nganjuk. Setelah proses panjang persidangan, dua pejabat tersebut saat ini beralih status menjadi tahanan kota. Ketua DPRD Nganjuk, Cholis Ali Fahmi, juga tak luput dari kasus korupsi ARTD ini.

Dari persidangan yang digelar hingga dua tahun ini, Pengadilan Negeri yang diketuai Sudarwin, SH, telah memvonis 24 anggota dewan periode 1999-2004 itu. Vonis pertama dijatuhkan PN Nganjuk kepada Marmun pada 29 November 2005 lalu. Marmun divonis dengan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 25 Juta Subsider 5 bulan kurungan. Dari nilai korupsi yang didakwakan Jaksa sebesar Rp220,833,900, Marmun diwajibkan mengembalikan dana yang ia nikmati sebesar Rp105,174,950.

Vonis kedua dijatuhkan PN kepada FA Didik Yudianto, M Fathoni, Kasim, Harijono dan Bambang Puguh pada tanggal 30 Mei 2006 lalu. Kelima terdakwa ini Pidana penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp 25 Juta Subsider 3 bulan kurungan. Kelima terdakwa ini juga diharuskan mengganti uang yang mereka terima. Sayangnya, nilai yang harus dikembalikan kepada negara itu selalu lebih rendah dari dakwaan Jaksa (lihat tabel).


Pada tanggal 17 Januari 2007 lalu, PN kembali memvonis 9 mantan anggota dewan periode 1999-2004, atas kasus korupsi ARTD ini. Sembilan eks dewan ini diantaranya, Sumarsono, Kukuh Wahyudi, Nanang Triwidya Purnomo, M Athok Illah Malik, Saiful Hidayat, Zainu Fuadi, Widjianto, Abdul Rokhman Ali, dan HM Djazuli Mustofa. Majelis hakim yang diketuai Sudarwin ini memvonis penjara 1 tahun subsider 3 bulan kurungan kepada kesembilan orang ini. Denda Rp 25 Juta juga dialamatkan kepada mereka. Lagi-lagi, uang hasil korupsi yang wajib dikembalikan terdakwa ini lebih kecil dari tuntutan Jaksa (lihat tabel).

Pengadilan Negeri Nganjuk kembali memvonis 9 mantan anggota dewan lainnya pada tanggal 27 September lalu. Supar Widiandono, HM Ashfiyak Hamida, Yuswandi, Sukarno Putro, Daryono, Djoko Suroso, Muh Nur Daenuri, Muchtar, dan Tego Sedyono yang disidangkan dalam satu berkas ini divonis penjara 1 tahun subsider 3 bulan kurungan. Yang membuat janggal, meskipun nilai yang didakwakan jaksa nilainya bervariasi, namun memukul rata jumlah uang yang harus dikembalikan Sembilan terdakwa, yakni Rp120,062,100. Tujuh diantara terdakwa, mengembalikan lebih kecil dari dakwaan Jaksa. Sementara dua diantaranya yakni Muh Nur Daenuri dan Tego Sedyono, harus rela mengembalikan Rp2,201,700 lebih besar dari dakwaan Jaksa (lihat tabel).

24 mantan anggota dewan yang telah divonis ini dijerat penyidik dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sejauh ini, dari total uang korupsi anggota dewan senilai Rp 6,8 M, jika semua terdakwa yang divonis mengembalikan uang sesuai dalam putusan hakim, maka uang negara akan kembali sekitar Rp2,791,803,440. Namun, negara akan kehilangan uang dari selisih antara nilai dakwaan dan putusan hakim sekitar Rp 1,07 M. Dan jika 24 terdakwa yang telah divonis secara keseluruhan telah mengembalikan uang yang diputuskan hakim, maka uang negara yang masih belum jelas pengembalianya masih tersisa Rp 4,031,060,025 (lihat tabel).

Sementara dari data yang bersumber di Kejaksaan negeri Nganjuk, dari 45 mantan anggota dewan yang terlibat dalam kasus korupsi ARTD ini, masih ada tiga orang yang masih bebas dari jeratan hukum. Sementara kasus korupsi pejabat lainnya di Kab Nganjuk adalah kasus korupsi Otonomi Daerah (otda) yang melibatkan mantan Bupati Nganjuk Soetrisno R. Bupati yang dua kali menjabat pada periode 1998– 2003 dan 1999–2004 tersebut didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana otonomi daerah (otda) Nganjuk senilai Rp1,03 miliar.

Dalam anggaran tahun 2003, Soetrisno dianggap telah mengeluaran keuangan dari beberapa pos anggaran yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Pos anggaran yang menjadikannya berstatus terdakwa antara lain uang tali asih, uang dok LPjT dan pemberian uang muka pembelian kendaraan roda dua untuk 45 anggota dewan.
Pada akhir jabatannya, Soetrisno mengambil uang tali asih sebesar Rp 200 Juta untuk dirinya sendiri. Sementara untuk Djatmiko Budi Utomo, wakilnya, ia memberikan Rp 50 Juta.

Soetrisno juga nekat memberikan uang pelicin LPjT-nya senilai Rp 10 Juta kepada 45 anggota dewan. Ia berharap agar LPjT diakhir jabatannya itu tidak menuai protes dari dewan. Uang negara tersedot Rp 450 Juta karena kebijakan Soetrisno ini. Soetrisno juga memberikan angin segar bagi 44 anggota dewan dengan memberi mereka uang muka kredit sepeda motor sebesar Rp 7,5 Juta masing-masing anggota dewan. Negara terpaksa kehilangan Rp 330 Juta atas kebaikan hati Soetrisno terhadap anggota dewan ini.

Atas tiga kebijakannya itu, Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heri Pranoto menjerat Soetrisno dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 12 UU No 31/ 1999 yang diubah ke UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kursi persidangan di PN Nganjuk pun kerap dddatangi mantan orang nomor satu di Kab Nganjuk itu.
Dari persidangan yang beberapa kali digelar, pada pertengahan bulan April lalu Soetrisnomenghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Nganjuk. Di rumah barunya itu, Soetrisno sempat sakit-sakitan. Terhitung sejak menghuni rutan, dua kali Soetrisno menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.
Karena majelis hakim menilai Soetrisno berlaku baik dalam persidangan dan kooperatif saat menjalani menjawab pertanyaan-pertanyan hakim, statusnya diturunkan menjadi tahanan kota hingga sekarang.
Kalangan LSM setempat menilai jika proses hukum yang dilakoni Soetrisno ini tak luput dari ‘dendam’45 anggota dewan yang lebih dulu menikmati meja hijau. Disinyalir, kasus korupsi Soetrisno ini sampai ke PN setempat atas laporan beberapa anggota dewan yang kecewa dan menginginkan Soetrisno mengalami nasib serupa dengan mereka.
Kini nasib Soetrisno tinggal menunggu vonis hakim. Tanggal 10 Oktober kemarin, rencana sidang putusan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Soetrisno gagal digelar. Setelah hari raya, mantan bupati yang menjabat dua periode ini akan dituntaskan.

----Second------

Hakim Kesulitan Hadirkan Semua Saksi

24 terdakwa kasus korupsi ARTD Kab Nganjuk sempat membuat sejumlah hakim di Pengadilan Negeri setempat kebingungan. Dalam persidangan semua terdakwa, hakim harus ekstra kerja keras untuk memilah saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Apalagi, saksi yang dihadirkan banyak yang berasal dari PNS, yang nota bene masih berkewajiban menjalankan tugas-tugas harian. Apalagi, sattu saksi bisa dihadirkan puluhan kali jika tanpa ada stratergi dari majelis hakim. ''Salah satun yang membuat proses persidangan lama adalah banyaknya saksi yang dihadirkan. Selain itu, yang banyak terjadi, satu orang menjadi saksi beberapa terdakwa,'' kata Kabul Irianto, Kepala Humas PN Nganjuk yang juga menjadi salah satu hakjim atas kasus ini.
Ia pun kemudian memilah kasus antar terdakwa, sesuai dengan besaran uang yang dikorupsi dan kewenangannya. Menurutnya, hanya dengan cara demikian pihaknya dapat me-running sidang tanpa harus berkali-kali menghadirkan saksi yang sama. ''Maka dari itu, 24 tersangka ini kita pilah menjadi empat berkas. Agar kami mudah untuk melakukan persidangan-persidangan selanjutnya,'' tegasnya.
Selain sulitnya menghadirkan saksi, dengan tenaga hakim yang hanya 8 orang, dirasa berat untuk menuntaskan kasus korupsi baik ARTD maupun otda yang melibatkan mantan Bupati Nganjuk Soetrisno itu. Untuk dua kasus besar ini, Kabul mengaku jika semua hakim kebagian menyidangkan semua terdakwa. Dengan tenaga 8 hakim ini dirasa belum cukup. ''Kendalanya juga dari minimnya jumlah hakim yang ada di institusi kami. Apalagi jumlah terdakwanya puluhan orang dan diajukan secara-bersama-sama,'' ujarnya.
Ia juga menegaskan jika pihaknya telah berupaya keras untuk segera menuntaskan dua kasus memalukan itu. Salah satunya dengan menggelar vsidang mulai hari Senin – Kamis secara berturut-turut. Itupun harus dilakukan dengan tanpa mengenal jam dinas. ''Jika saksi yang dihadirkan datang, semua terdakwa yang membutuhkan saksi tersebut bjuga menggelar seidang yang sama. Tak aneh jika kami menggelar sidang hingga jam 16.00,'' imbuhnya.
Sejauh ini urai Kabul, pihaknya masih memiliki 6 berkas yang masih menjadi tanggungan pihaknya. Meski begitu, ia tak menargetkan kapan 6 berkas ini akan diselesaikan, termasuk proses persidangan 24 terdakwa yang telah divonis dan mengajukan banding. ''Kami tak menargetkan kapan selesainya. Kami tetap akan berupaya menyelesaikan kasus ini secara cepat dan cermat,'' kata dia.
Meski kasus yang ditanganinya terkait dengan pejabat di Kan Nganjuk, namun ia mengaku sejauh ini tak sungkan dalam memutuskan hasil persidangan. Bahkan, demo yang pertama kali digelar salah satu masa terdakwa di kantornya itu tak membuat ia keder. ''Biasa saja, demo seperti itu wajar, karena memang terdakwa yang kita tangani rata-rata memiliki massa sendiri,'' ungkapnya enteng.
Dia sendiri mengaku jika selama mengawal kasus dua korupsi ini, tak pernah mengalami ancaman dari salah satu terdakwa yang ia sidangkan. ''Tak pernah, sama seperti menyelesaikan kasus lainnya,'' tambahnya.
Soal putusan hakim yang dinilai banyak kalangan masih ada nuansa 'tebang pilih', ia mengelak jika pihaknya melakukan hal itu. Menurutnya, sebelum hakim memberikan vonis kepada terdakwa, telah melalui banyak pertimbangan hukum. ''Meskipuin dalam kasus yang sama, perlakuakn terhadak terdakwa bisa saja berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi vonis. Kooperatif dalam persidangan, belum pernah melakukan tindakan serupa, dan pertimbangn lainnya. Kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur hukum,'' bantahnya.
Pun dengan jumlah pengembalian uang hasil korupsi terhadap 24 terdakwa, Kabul juga mengelak jika ia masih pilih-pilih orang. ''Semua kami perlakukan sama. Namun, banyak hal yang membuat beda antar terdakwa, meski dalam kasus yang sama,'' terangnya.


Wabup Ditahan, Kinerja Eksekutif Tak Terpengaruh

Sejumlah kalangan masyarakat mengkhawatirkan adanya ketimpangan pemerintahan lantaran beberapa pejabat Pemkab Nganjuk yang tersangkut dalam dua kasus koupsi ini. Salah satunya adalah sempat ditahannya Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Iskak pada 19 Juni 2007 lalu. Namun kekhawatiran ini dimentahkan pemkab setempat. Mereka beralasan jika saat Djaelani menghuni Rutan II B selama sekitar satu bulan itu, sama sekali tak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Selain posisi Djaelani yang hanya menjadi orang nomor dua, kerja-kerja yang dilakukan Djaelani bisa digantikan beberapa stafnya. ''Pak Djaelani menghuni Rutan hanya sekitar 1 bulan. Itu bukan waktu yang lama. Dan posisi beliau tak begitu menentukan arah kebijakan Pemkab Nganjuk,'' kata Harijanto, Kabag Humas Pemkab Nganjuk.
Bahkan menurut Harijanto, saat wakil bupati yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua DPRD Nganjuk ini menghuni Rutan, ia sama sekali tak melakukan aktivias kantor seperti biasanya. Meski begitu ia membantah jika tak hadirnya Djaelani selama sebulan dikantornya, akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan Pemkab Nganjuk. ''Nggak ada masalah sama sekali,'' tegas Harijanto.
Atas ditahannya Djaelani, mantan Bupati Soetrisnop dan beberapa pejabat yang berasal dari anggota DPRD itu, beberapa kalangan PNS di Pemkab Nganjuk sempat menyampaikan rasa malu terhadap publik. Pasalnya, sejumlah PNS khawatir jika publik memukul rata atas kinerja PNS di Kab Nganjuk, dengan budaya korupsi yang dilakukan secara berjamaah.
Salah satu sumber SINDO yang berasal dari kalangan PNS Nganjuk mengungkapkan, sejak pemberitaan kasus ARTD dan Otda yang dilakukan secara besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, ia mengaku malu jika bertemu teman PNS yang berasal dari kab/kota lainnya. ''Jika saya ketemu teman sesama PNS dari kota lain, dia selalu nanya dengan mencemooh. ''Piye mantan bupatimu, sido dipenjara (bagaimana nasib mantan bupati kamu, apa jadi dipenjara)'','' ujar salah satu PNS yang minta namanya dirahasiakan ini menirukan pertanyaaan temannya.
Tak hanya itu, ia juga mengaku trauma dengan kasus korupsi berjamaah yang melibatkan pimpinan-pimpinan tersebut. Dikhawatirkan, Kab Nganjuk akan selalu identik dengan korupsi berjamaahnya. ''Siapa yang tak tahu kasus korupsi di Nganjuk ini. Jika kita mengaku dari PNS Kab Nganjuk, orang selalu akan mengingat kasus korupsinya,'' tandasnya sembari mengaku menyesalkan tindakan petinggi-petingginya tersebut.
Ia pun berharap jika kasus korupsi ini segera dituntaskan openegak hukum setempat. Pasalnya, ia tak ingin jika pemberitaan atas setiap perkembangan kasus korupsi ini terus dilansir media. ''Biar cepat tuntas, dan tak ada lagi media yang memberitakan setiap ada vonis terdakwa yang baru. Kami jadi risih juga,'' tukasnya.


Penegakan Kasus Korupsi di Nganjuk Dalam Kacamata LSM
Ditangani Bukan Karena Temuan, Tapi Desakan

Penangangan kasus korupsi di Kab Nganjuk yang dilakukan aparat penegak hukum setempat seakan menunjukkan betapa taring penegak hukum ini benar-benar tajam. Benarkah demikian.

Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kab Nganjuk sendiri rata-rata telah memahami jika diseretnya puluhan pelaku korupsi ARTD dan Otda, tak lepas dari campur tangan LSM setempat. Bahkan mereka berandai-andai, jika saja tak ada LSM yang mendesak penuntasan kasus korupsi ini, niscaya para pejabat yang korupsi masih bisa berlenggang sampai saat ini.
Totok Budi Hartono, salah satu penggerak LSM yang tergabung dalam Forum Kabupaten (Forkab) ini mengaku, diseretnya puluhan terdakwa dalam kasus ARDT dan Otda, berkat kegigihan Forkab, yang memayungi puluhan LSM lainnya itu. ''Jika bukan LSM yang meraung-raung meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti penegak hukum, kami yakin kasus ini akan ditelan bumi,'' kata Totok
Bisa berkata demikian, Totok sendiri sejak awal mengeluhkan lemahnya respon Kejaksaan Negeri setempat terhadap laporan dan temuan Forkab terkait kasus korupsi ini. Bahkan, berkali-kali melapor ka Kejaksaan, pihaknya sama sekali tak mendapatkan tanggapan. ''Saat itu yang mnenjadi Kepala Kejaksaan Nganjuk adalah Wenny Gustiati. Surat yang kami kirim terkait temuan adanya korupsi, direspon lemah,'' cerita Totok.
Upaya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum terus dilakukan Forkab. Bahkan saat upaya melalui nkejaksaan gagal, ia bersama puluhan LSM lainnya mengadukan hal ini kepada Kapolres Nganjuk, yang pada tahun 2003 lalu dipimpin AKBP Dunan Ismail Isja. ''Laporan kami ditanggapi. Dan Polres langsung melakukan pemberkasan,'' kenangnya.
Ia menilai, jika kinerja kejaksaan saat itu hanya mengandalkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres. Tak salah jika Totok menilai jika kejaksaan cenderung memilih yang gampang. ''Berkas masuk ke Kejaksaan adalah berkas yang sudah jadi. Kejaksaan hanya tinggal meneruskan saja,'' tambahnya.
Namun menurut Totok, sejak Kepala Kejaksaan beralih ke tangan Agus Prasetyo, kelanjutan hukum atas kasus korupsin ini menampakkan btitik terang. Alagi menurut dia, Kepala PN Nganjuk, Sudarwin, juga dianggap mampu menyelesaikan kasus-kasus ini. ''Barulah kami lega, satu persatu anggota dewan ditetapkan menjadi terdakwa,'' tukasnya.
Namun, Totok menilai sejauh ini dua lembaga hukum yakni Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terkesan lamban dalam menyelesaikan dua kasus korupsi ini. Dia lantas membandingkan kasus serupa yang terjadi di Kab Sidoarjo. Sementara di Kab Nganjuk, dalam kurung waktu dua tahun lebih, hanya separuh dari pelaku yang bisa dijerat. ''Aparat hukum Kab Sidoarjo saja, mampu menuntaskan kasus korupsi berjamaah juga, dalam waktu satu tahun. Disini hampir tiga tahun hanya mampu memvonis 24 terdakwa. Ini jelas lamban,'' tandas pria berkaca mata ini.
Totok dan beberapa LSM yang tergabung dalam Forkab, sebenarnya menyayangkan perilaku keras kepala dewan yang enggan menerima masukan terkait beberapa pos anggaran yang menyalahi PP 10 Tahun 2000 itu. Dituturkannya, sejak awal ia telah mengingatkan dewan agar meninjau kembali sejumlah pos anggaran yang saat ini menyeret mereka ke meja hijau itu. Himbauan itu malah berbuntut sikap tertutup dewan kepada sejumlah LSM yang dianggap vocal. ''Hearing yang kami ajukan, ternyata di tolak. Malah kami diajak untuk embahas ini diluar kantor. Kami tersinggung dan meneruskan kasus ini ke kepolisian,'' kenangnya.
Sikap acuh tak acuh dewan terhadap peringatan LSM inilah yang memicu semangat Forkab untuk meneruskan kasus ini, hingga ada yang dijadikan terdakwa dan terpidana. ''Semoga aparat hukum bisa jeli dan punya hati nurani untuk mengungkap siapa yang salah dan siapa yang benar,'' harap Totok mengakhiri wawancaranya dengan SINDO. (tritus julan)

''Babat Habis Para Koruptor!!!!!''

''Ironis, di negeri sekaya Indonesia ini, masih banyak kita temukan orang kelaparan. Di setiap sudut jalan, masih saja ada gelandangan dan anak usia sekolah yang menenteng kaleng dan mengamen. Siapa yang salah?''

Tritus Julan Sukarianto, begitu nama lengkapku sejak aku dilahirkan  tanggal 3 Agustus 1979 lalu. Dilahirkan dari pasangan Naionalis-Agamis ini, aku tumbuh besar menjadi anak yang harus berada pada posisi tengah dari latar belang orang tuaku.
Masa kecilku tak seceria masa kanak-kanak pada umumnya. Sejak umur 10 tahun, aku harus diasuh sendirian oleh ibuku, seorang wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Bapakku yang hanya menjadi 'Oemar Bakre', berpulang ke syurga karena sakit yang dideritanya. Jujur, sampai hari ini aku menyesal karena meninggalnya bapak hanya gara-gara sakit yang bertahunptahun ia tahan. Entah karena takut biaya pengobatan yang tinggi, atau bapak sengaja tak ingin merepotkan anak-anaknya waktu itu.
Dari asuhan satu orang tua inilah, aku harus menjalani kehidupanku sendiri. Bahkan untuk menentukan pilihan besarpun, harus aku tentukan sendiri.
Namun kondisi ini justru membuat aku menjadi kuat. Dengan maksud tak ingin merepotkan orang tua yang hanya mengandalkan pensiunan, aku harus menjalani kehidupanku dengan penuh ujian. Dalam suasana apapun, aku harus menunjukkan kepada ibuku bahwa ku baik-baik saja.
Sejak SMA, aku merantau ke Surabaya. Di kota pahlawan itu, aku bertarung dengan kerasnya jaman. Hanya berbekal tekad, aku melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu yang menjadi pilihanku itu. ''Sing sabar nak, urip adoh omah iku kudu kuat cobaan. Sing ati-ati. Ibuk percoyo kowe iso milah endi sing apik lan sing elek. Berangkato, pangestune ibuk kanggo kowe,'' begitulah seingatku pesan ibuk saat aku pamit sekolah di Surabaya tahun 1996 lalu.
Tak gampang hidup dari orang tua dan saudara. Aku harus mampu berdiri dengan dua kakiku sendiri untuk menjalani masa sekolahku itu. Uang Rp 20 ribu yang ibu berikan setiap minggunya, mau tak mau harus cukup. Aku juga sadar, berapa pensiunan bapak yang hanya menjadi guru SD itu.
Aku harus pontang-panting dari rumah saudara-saudaraku untuk memenuhi kebutuhan sekolahku yang tergolong mahal itu. Sementara aku juga terus berpikir, aku tak seterusnya harus mengganggu kehidupan rumah tangga sodara-sodaraku itu.
Dengan membuang jauh-jauh rasa malu, aku memilih untuk hidup di salah satu studio musik yang ada di Surabaya. Selain untuk mengembangkan bakatku bermain gitar, disitu aku juga mencoba mengais rejeki dari sekedar menjadi 'penunggu' studio, juga dari panggung ke panggung sebagai pemain band.
Beratnya sound panggung dan peralatan musik lainnya, harus aku pikul saat bekerja menjadi 'kuli sound' itu. Beruntung, dari sini aku sedikit bisa mengurangi beban orang tuaku. Meski jujur, berapa kali sehari aku makan, tak pernah terpikirkan olehku. Alhasil, aku tak pernah tumbuh gemuk.
Lulus SMA, justru membuat aku tambah bingung. Sementara jika berkeinginan melanjutkan ke dunia kampus, aku harus mengaca diri. ''Siapa kamu, mampukah kamu hidup diantara anak-anak kampus yang mengedapankan 'gengsi' itu?,'' pertanyaan-pertanyaan itu sering menggelayut dipikiranku. Rupanya keinginanku untuk menjadi sarjana waktu itu didengar oleh-NYA. Seorang gadis yang mengaku mencintaiku, memaksaku untuk kuliah. Tanpa kuketahui, aku didaftarkannya di salah satu perguruan tinggi yang baru berdiri di Mojokerto. Dengan pontang-pnting pula, aku menyelesaikan kuliahku di Fakultas Ekonomi Manejemen selama rnam tahun.
Lulus kuliah, lagi-lagi aku harus dipusingkan dengan pekerjaan. Dengan tanpa berbekal ilmu 'menulis', aku mencoba menjadi wartawan di Koran Harian SuaraIndonesia. Belum lagi jadi wartawan, aku kembali 'nganggur' karena perusahaan tenpat aku bekerja itu kolaps. Beruntung, nasib baik masih memihakku. Belum lama nganggur, aku kembali ditarik menjadi 
wartawan harian siang Jatim Mandiri. Di koran yang  dipimpin salah satu wartawan senior Surabaya Post itu, aku mencoba mengembangkan tulisan. Lagi-lagi, dewi fortuna berpihak kepadaku. Selain menjadi kuli tinta, aku jugaditarik menjadi Redaktur harian Surabaya Pagi. Meski gajiku tak cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri, aku memberanikan diri untuk menikahi gadis 'Pesantren' yang bernama Diana. Perkawinanku rupanya mendapat ridho dari-NYA. Tak lama setelah menikah, aku berpindah menjadi wartawan Harian Koran Seputar Indonesia (SINDO). Disinilah kini aku bertahan, menjadi wartawan yang benar-benar harus mampu untuk menjalankan tugas Jurnalis. Semangatku untuk membantai pemerintah dengan kebijakan-kebijakan ngawurnya itu semakin berkobar. Aku bertekad, dengan sepuluh jariku ini, aku harus mempu menyuarakan rakyat-rakyatku yang masih tertindas. Jangan sampai kesulitan sebagai warga negara sepertiku, dialami generasi-generasiku nanti. Dan lagi, tak ada ampun bagi koruptor, yang menjadi pemicu miskinnya negaraku ini. (tritus julan)