DBD Jombang Bencana Sosial

21 Pasien Meninggal, Pemprov Jatim turun Tangan

Selasa, 26/02/2008

JOMBANG (SINDO) – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kab Jombang semakin tak terkendali. Status bencana sosial DBD ditetapkan di kota santri ini kemarin.

Penetapan status bencana sosial DBD ini bukan tanpa alasan. Terus meningkatnya jumlah korban DBD yang meninggal dunia membuat Pemkab Jombang menaikkan status DBD yang sebelumnya mencapai kejadian luar biasa (KLB) itu. Hingga akhir bulan Februari ini, angka kematian DBD tercatat 21 orang.

Penetapan status baru ini dikatakan wakil Bupati Jombang Ali Fikri kemarin. Menurutnya, pihaknya terpaksa menaikkan status bencana sosial ini karena jumlah korban meninggal dalam kasus ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut, prosentase kematian pasien DBD ini hampir mengnjak angka 10 persen. ’’Dari sekitar 250 pasien DBD, 21 diantaranya meninggal dunia. Ini berarti prosesntase kematiannya hampir menginjak 10 persen,’’ terang Fikri.

Penetapan status bencana sosial lanjut Fikri, juga mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan yang menyebut penetapan status masing-masing kondisi bencana, termasuk bencana sosial. ’’Kalau untuk penetapan KLB, angka kematian mencapai 1 persen dibanding jumlah kasus. Sedangkan lebih dari itu, statusnya berubah menjadi bencana sosial,’’ terangnya.

Dalam status bencana sosial ini lanjut Fikri, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah terkait penganganan DBD di Jombang. Salah satunya, pihaknya akan meberikan pelayanan gratis terhadap pasien DBD. Namun, biaya perawatan gratis tersebut hanya diberlakukan kepada pasien yang masuk dalam kategori masyarakat miskin (maskin). Sementara untuk pasien lainnya, masih tetap diberlakukan sesuai dengan tarif rumah sakit setempat. ’’Biaya apapun atas perawatan DBD untuk maskin akan digratiskan. Termasuk untuk pembelian darah di UTD PMI setempat. Jika pasien miskin sudah membeli darah di UTD, bisa diklaim ke pemkab,’’ tukas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sementara untuk anggaran bencana sosial ini lanjutnya lagi, pemkab telah menyediakan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Dari angka itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat bisa memakai untuk kegiatan penanggulangan DBD di setiap wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah endemis. ’’Di wilayah lain juga bisa diberlakukan upaya penanggulangan DBD ini. Kami tak membatasi anggaran untuk kasus ini, asalkan semua peruntukannya jelas,’’ tandasnya.

Sayangnya, hingga status KLB berubah menjadi bencana sosial, Dinkes belum juga mengajukan anggaran untuk penanggulangan DBD. Pemkab, kata Fikri, masih menunggu telaah staf dari Dinkes untuk mengajukan anggaran tersebut. ’’Belum, sejauh ini Dinkes belum memberikan telaah staf,’’ ujar Fikri memastikan.

Pernyataan terakhir Ali Fikri ini bertentangan dengan pernyataan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kab Jombang, Endang Setyawati. Dia mengaku, pihaknya telah menyampaikan telaah staf dan jumlah bantuan yang diminta Dinkes kepada pemkab. Namun sayangnya, ia tak menyebut berapa anggaran yang diajukan untuk penanganan DBD ini. ’’Sudah, kami sudah mengajukan telaah staf dan jumlah anggaran yang kami butuhkan. Tapi jumlahnya saya lupa, kisaran ratusan juta,’’ kata Endang saat dihubungi.

Dia menyebut, jumlah penderita DBD di Jombang hingga kemarin mencapai sekitar 322 kasus. Dari angka itu, 21 lainnya dinyatakan tak tertolong. ’’Untuk data rekap sementara, data itu yang kami punya, selebihnya belum kami hitung,’’ terang Endang.

Pemprov Jatim Turun Tangan

Wabah DBD yang menjangkit Jombang ternyata menjadi perhatian tersendiri dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kemarin, satu tim dari Biro Kesra Pemprov Jatim meninjau langsung kondisi pasien DBD di rumah sakit daerah (RSD) Jombang. Dalam kunjungan itu, ketua tim, Sunaryono, meminta kepada Dinkes Jombang untuk bergerak cepat menangani DBD yang telah menelan 21 korban jiwa itu. ’’Langkah-langkah untuk penanggulanan dengan cepat harus dilakukan,’’ kata Sunaryono, yang juga menjabat sebagai Kabag Kesehatan Biro Kesehatan Rakyat (Kesra) Pemprov Jatim ini.

Langkah cepat itu lanjut Sunaryono, Dinkes harus segera lebih mengintensifkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di daerah endemis, dan daerah yang berdekatan dengan wilayah itu. ’’Karena penanggulangan DBD yang palin efektif adalah dengan PSN itu,’’ katanya saat meninjau ruang ICU Central RSD Jombang.

Tak hanya Pemprov Jatim saja yang turun tangan, Menteri Kesehatan (Menkes) RI juga turut memberikan atensi atas tingginya angka DBD di Jombang. Surat dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jombang kepada Menkes juga telah mendapatkan jawaban. Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) mengaku, pihaknya telah mendapati balasan surat dari Menkes yang ia kirim beberapa minggu lalu. Dalam surat itu, Menkes menegaskan jika pihaknya telah memerintahkan Pemprov Jatim untuk memantau kondisi di Jombang. ’’Saya juga telah menerima balasan surat dari Menkes. Sebelumnya kami meminta Menkes untuk mengambil alih penanganan DBD Jombang ini,’’ aku Aan.

Permintaan itu lanjut Aan, lantaran ia melihat kinerja Dinkes Jombang yang lamban dalam merespon kondisi DBD di masing-masing daerah. Ini terbukti dengan tak segeranya Dinkes mengajukan anggaran dari bantuan bencana sosial yang disediakan pemkab. Selain itu, ia melihat jika langkah yang dilakukan Dinkes sama sekali tak mencerminkan kondisi darurat. ’’Contohnya saja fogging gratis. Berapa wilayah yang baru digelar fogging itu, sementara daerah endemis sudah tak terhitung lagi,’’ paparnya. (tritus julan)

Perajin Boneka Mini di Jombang

Keuletan perajin boneka di Desa Sidokerto Kec Mojowarno, Jombang layak diacungi jempol Mereka masih saja bertahan di usaha kecil ini.

Tujuh ibu-ibu dan peremuan tampak sibuk memotong kain perca di rumah milik Muhammad Najib, salah satu perajin boneka di Desa Sidokerto.

Mereka tampak tekun memotong helai demi helai kain sesuai dengan contoh kertas motif itu. Usai memotong, mereka membawa ke rumah masing-masih untuk dibentuk menjadi boneka yang menjadi satu-satunya penghasilan mereka itu.

Keseharian seperti ini telah mereka lakoni sejak empat tahun lalu. Pekerjaaan yang membutuhkan ketelatenan ini memang menjadi satu-satunya pilihan untuk mengais rejeki, meski hasil yang mereka raih tak sebanding dengan keringat mereka itu.

Kondisi ini juga dialami sang pemilik usaha ini. Najib mengaku, sejak empat tahun lalu, harga boneka buatannya tersebut tak kunjung naik.
Padahal menurutnya, sejumlah bahan baku yang dipakai, beberapa kali mengalami kenaikan.

''Kain dan lem beberapa kali mengalami kenaikan. Tapi harga boneka ini tak ikut naik,'' kata Najib.

Bisa demikian, Najib mengaku jika dari hasil produksinya itu, hanya dijual kepada perajin tas yang ada di Gresik dan Pasar Turi Surabaya. Sehingga menurut dia, harga ditentukan oleh dua penampung boneka mininya itu.

''Saya memang hanya melayani perajin tas dan pedagang Pasar Turi Surabaya. Karena memang boneka yang kami buat ini, khusus untuk aksesoris tas,'' tutur Najib, pria tiga anak ini, Sabtu (16/2/2008).

Dari boneka yang dibuat itu, ia hanya mendapati harga Rp10-13 ribu per lusin. Praktis, untuk membuat satu boneka ini, ia hanya menerima rata-rata Rp1.000.

Itupun belum termasuk upah karyawan dan pembelian bahan baku berupa kain polar dan bulu yang ia beli dari Semarang dan Bandung itu.

''Untungnya tipis. Tapi yang membuat kami bertahan, ada banyak tenaga kerja yang bisa kami tampung,'' kata Najib.

Dia menyebut, sedikitnya 50 rumah tangga ikut berkecimpung dalam usaha kecilnya itu. Mulai dari memotong, isi, menjahit, hingga menjadi boneka yang lucu itu.

Bahkan menurut dia, rata-rata penduduk di desanya menjadi perajin boneka dari tiga perajin yang ada. ''Rata-rata setiap rumah tangga ikut menjadi karyawan, meski bukan karyawan tetap. Karena desa ini memang sentra boneka,'' katanya lagi.

Diapun dituntut untuk membuat boneka yang sedang tren di pasaran. Tak jarang, dia harus membeli sampel boneka yang banyak digemari anak-anak maupun dewasa.

Tujuannya, agar produksi boneka ini tetap jalan. ''Sementara ada sekitar tujuh jenis boneka. Mulai dari Sakera, Ikan, Panda dan jenis lainnya,'' rincinya.

Kendati dalam kondisi yang demikian, dia mengaku akan tetap menjalankan usaha ini. Selain risiko yang minim, dia juga mengaku tak banyak membuang bahan yang ia beli dengan harga yang terus melambung itu.

''Semua lain perca bisa digunakan. Sisa potongan yang paling kecil, juga bisa dipakai untuk isi boneka,'' ungkapnya sembari tersenyum.

Dalam sehari, dia dan puluhan karyawannya tersebut mampu memproduksi sedikitnya 100 lusin bonek berbagai macam bentuk. Memasuki pergantian tahun ajaran sekolah, produksinya bisa melonjak hingga dua kali lipat. ''Karena boneka ini untuk hiasan tas, dan tas itu sendiri ramai pembeli saat awal tahun ajaran baru,'' ungkapnya.

Najip berharap, usaha kecil miliknya tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. Dia merasa, jika hanya mengandalkan pengiriman daru dua pasar tersebut, harga barang buatannya itu tak akan bisa beranjak naik.

''Minimal kami dibantu promosi ke daerah-daerah lain. Kami berani bersaiong soal kualitasnya,'' pungkas Najib. (tritus Julan)

Kandidat Mulai Tebar Janji

Minggu, 17/02/2008

NGANJUK (SINDO) – Genderang perang antarpasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk mulai ditabuh. Kemarin, empat pasangan mulai menebar janji melalui pemaparan visi dan misi.

Secara berurutan, pasangan calon Taufiqurrahman- KH Abdul Wachid (Taqwa), Istowo S-Abdul Qodir (Taqdir), Soedjono-Harsono (Johar), dan Soetrisno Hafidz–Suyanto (Noto), mengobral janji di hadapan Muspida, anggota DPRD, dan kalangan tokoh masyarakat di Gedung DPRD.

Kendati berbeda redaksional, rata-rata pasangan kandidat itu menjanjikan adanya perubahan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata.Mereka menilai,empat sektor penting tersebut selama ini belum digarap serius Pemkab Nganjuk, sehingga kesejahteraan masyarakat masih berada di bawah rata-rata.

Seperti dilontarkan pasangan Taqwa. Mereka mengurai sejumlah persoalan yang mendera bumi Anjuk Ladang selama ini. Taufiqurrahman yang giliran menjelaskan visinya itu menyebut,sumber daya alam (SDA) Nganjuk belum dikelola optimal. Efeknya, pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim dibanding jumlah SDA yang ada.

’’Minimnya investasi di Nganjuk ini, menjadi salah satu faktor kenapa Nganjuk terkenal dengan kemiskinan. Kami akan mengubah sistem pengelolaan jika terpilih menjadi bupati dalam pilkada nanti,’’ umbar Taufiq. Janji serupa juga diungkapkan pasangan Taqdir.Calon bupati Istowo bahkan berjanji, akan memasukkan salah satu investor dari luar negeri untuk membuka lapangan pekerjaan dan memfasilitasi kebutuhan petani di Nganjuk.

Menurutnya, jumlah pengangguran akan tetap tinggi jika tak didukung investor yang kuat. ’’Saya sudah membuat kerja sama dengan investor. Kalau saya terpilih, akan banyak investor yang masuk,’’ janji Istowo, pasangan yang diusung dari Partai Demokrat ini.

Sementara itu, pasangan Johar memberikan angin segar kepada sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Nganjuk. Dia berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru dan PNS, jika memang dirinya terpilih menjadi bupati periode 2008–2013. Soedjono menilai, selama ini kesejahteraan guru dan PNS masih belum berimbang dengan jerih payah mereka.

’’Kami juga akan meningkatkan bantuan alokasi dana desa (ADD), jika terpilih,’’ janji mantan Kepala Bapeddal Jatim itu. Janji-janji manis untuk memberikan perubahan juga dipaparkan pasangan Noto. Pasangan yang diberangkatkan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan janji-janji kepada sejumlah petani dan peternak di Nganjuk.

Selain sektor-sektor lain yang akan diubah, Soetrisno Hafidz juga berjanji akan menumbuhkembangkan kembali program pengadaan sapi potong. Menurutnya, program ini akan bisa dinikmati masyarakat untuk memperbaiki ekonomi mereka. ’’Karena saya berkecimpung dalam hal itu. Dan saya yakin, akan bisa menjalankan program ini nantinya,’’ tegas Soetrisno.

Sebelum memaparkan visi dan misi itu, empat pasangan calon ini juga sempat menggelar kesepakatan pilkada damai dengan KPU, DPRD, kepolisian, Kodim, Pengadilan Negeri (PN), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk. Mereka juga menandatangani kesepakatan siap kalah dan menang dalam pilkada nanti. Sayangnya, dalam momen besar itu,Bupati Nganjuk Siti Nurhayati tak tampak hadir. Bakal calon bupati yang tersingkir dari PDIP ini, lebih memilih menghadiri pertemuan haji di pendopo kabupaten.

’’Ibu sedang menghadiri acara di pendopo dengan alumni haji,’’ kata Humas Pemkab Nganjuk Harijono. Pada sisi lain, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyayangkan agenda penyampaian visi misi yang digelar di ruang rapat paripurna Dewan itu.Mereka menilai, sejumlah janji yang diumbar pasangan calon tersebut tak akan banyak diketahui oleh segenap masyarakat, yang notabene akan memilih mereka dalam pilkada 4 Maret nanti itu.

Menurut Koordinator LSM Kelompok Studi Pengembangan Demokrasi (KSPD) Totok Budihartono, siaran langsung dari radio RKPD Nganjuk tak cukup mewakili untuk menyampaikan janji pasangan calon tersebut. ’’Terkesan hanya formalitas. Saya yakin,masyarakat tak akan banyak yang tahu janji-janji itu,termasuk perubahan yang ditawarkan pasangan calon,’’ kata Totok seusai sidang paripurna istimewa digelar.

Dia mengaku tak akan terkecoh dengan sejumlah janji yang disampaikan semua pasangan calon.Menurutnya,perubahan yang diminta masyarakat bukan hanya apa yang terlontar dalam visi misi.“Namun, bagaimana janji-janji mereka itu benar-benar direalisasikan nanti,’’ pungkasnya. (tritus julan)

Kembar Siam Tak Tertolong

Minggu, 17/02/2008

JOMBANG(SINDO) – Bayi kembar siam Desa Brujel,Kec Ngoro, yang lahir di RSK Mojowarno gagal diselamatkan. Setelah lima belas menit menghirup udara, buah hati pasangan Slamet-Muarifah akhirnya meninggal dunia.

Bayi kembar laki-laki yang diberi nama Safar dan Udin ini, langsung dimakamkan setelah sekitar 1 jam berada di rumah sakit. Kematian dua bayi mungil ini pun menyisakan duka bagi keluarga.

Slamet menuturkan, sejak pukul 11.30 WIB kemarin,istrinya mulai merasakan mual dan merasa ada yang tak beres dengan kandungan yang sudah berumur tujuh bulan itu. Dia lantas mengantarkan istrinya ke rumah sakit terdekat, RSK Mojowarno.Setelah melakukan koordi-nasi dengan dokter rumah sakit,ia pun menyetujui operasi caesarterhadap Muarifah.

”Operasi dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB.Pada pukul 13.00 WIB,operasi ini berhasil dilakukan dokter,’’ tutur pria berumur 38 tahun itu. Hatinya sempat berbunga- bunga. Dia mengaku girang dengan kondisi dua putranya yang selamat itu. Saat lahir,kedua bayi itu diketahui dalam keadaan kembar siam, dengan kondisi perut hingga dada dempet berhadap-hadapan.

Tak hanya itu, tangan dan kaki juga menyatu. Dia berharap, bayi seberat 4,2 kilogram dan panjang 40 cm tersebut bisa bertahan hidup hingga dewasa.Namun keceriaan Slamet tak bertahan lama, setelah 15 menit keluar dari rahim ibunya, sang jabang bayi tak lagi bisa bergerak.

”Hanya bertahan selama 15 menit, lalu Safar dan Udin meninggal dunia,’’ ujarnya, sembari mengaku memberi nama Safar dan Udin beberapa menit setelah keduanya meninggal dunia. Slamet hanya pasrah dengan kondisi dua anaknya yang sudah tak bernyawa itu. Tak berselang lama, dua bayinya itu langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan keluarga.

”Pukul 15.00 WIB kami memakamkannya. Saya pasrah saja,mungkin ini ujian bagi keluarga saya,” ungkapnya. Dia mengaku telah mengetahui sebelumnya, jika kondisi bayinya tersebut dalam kondisi kembar siam. Seminggu lalu, istrinya telah melakukan tes ultrasonografi (USG) di RSD Jombang.

”Kami sudah mengetahui sebelumnya. Saat itu kami hanya berharap, jika lahir, keduanya dalam keadaan sehat dan bisa bertahan hidup.Tapi keadaan mengatakan lain,’’ katanya sembari membersihkan sisa-sisa peralatan pemakaman anaknya. Sementara hingga sore kemarin, Muarifah, istrinya, masih tergolek lemas di ruang Dahlia RSK Mojowarno.

Dia masih terlihat shock dan belum bisa ditemui. Yohana Kartika Sari,salah satu dokter jaga di RSK Mojowarno mengatakan, kondisi bayi juga mengalami infeksi sejak dalam kandungan. ’’Memang kondisi bayi dalam keadaan infeksi,’’ kata Yohana, tanpa menyebut infeksi yang dimaksud. (tritus julan)

SBY Baca SINDO Rek!!!!

BACA SINDO, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membaca koran Seputar Indonesia (SINDO) saat mencanangkan Gerakan Membaca Koran pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2008 di Lapangan Trilomba Juang, Semarang, kemarin. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 10.000 pelajar SMA di Kota Semarang.

SEMARANG (SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan Gerakan Gemar Membaca Koran secara nasional,bertepatan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2008,kemarin.

Pencanangan gerakan membaca ini diikuti sekitar 10.000 siswa di Stadion Trilomba Juang Semarang. Dalam acara ini, Presiden sempat membaca beberapa judul berita di harian Seputar Indonesia(SINDO).”Ini berita yang disukai wartawan,”Pemerintah Tak Berencana Revisi UU Pers,”ujar Presiden membaca judul berita di halaman 1 SINDO Edisi Jateng dan DIY tentang pelaksanaan HPN.

”Sevilla vs Barcelona,Kejar Madrid,” ujarnya lagi membaca headline halaman olahraga SINDO yang disambut tepuk tangan meriah peserta. Dalam peringatan HPN 2008, Presiden SBY meminta pers nasional mengembangkan prinsip sensor diri (self sensoring).Sensor itu dibutuhkan agar pers bisa mengontrol dirinya dalam masalah pemberitaan yang layak dimuat atau tidak. Sebab, kata Presiden, pemerintah tidak akan pernah lagi melakukan kontrol terhadap pers.

”Saya adalah orang yang percaya bahwa akan lebih bagus jika pers mengontrol dirinya sendiri. Era pembredelan atau hukuman kepada jurnalis tanpa melalui pengadilan sudah tidak boleh terjadi lagi.Namun, harus ada ukuran kepatutan oleh pers itu sendiri,” ujarnya saat pidato peringatan HPN 2008 di Grhadika Bhakti Praja,Semarang, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY didampingi Mendagri Mardiyanto, Seskab Sudi Silalahi,Menkominfo Muhammad Nuh,Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng, Menhub Jusman Syafii Djamal,Gubernur Jateng Ali Mufiz, dan sejumlah tokoh pers nasional. Kebebasan pers,menurut Presiden, bukan sesuatu yang absurd karena ada rambu dan pagar yang bisa dijadikan ukuran. Pers harus mampu menyeleksi sendiri,mana berita yang layak atau tidak.

”Saya menaruh harapan pada Dewan Pers, wartawan senior, dan pimpinan organisasi kewartawanan untuk mendorong prinsip tersebut, dengan mempertimbangkan mana berita yang patut dan yang tidak,”ujarnya. Presiden menegaskan,bahasa menunjukkan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu,pers nasional diharapkan menggunakan bahasa yang dapat membangun karakter bangsa.

”Media memang harus menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan tajam. Sebab jika tidak, dia tidak akan diterima masyarakat.Namun, jangan gunakan bahasa yang kasar dan mencaci maki,karena bisa merusak jiwa, apalagi anak-anak kita,”tegas SBY. Presiden juga mengajak pers melakukan refleksi sejauh mana telah memberikan sumbangan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia serta pembangunan karakter bangsa. Pers diminta terus menjaga idealismenya dalam membangun bangsa dan negara,serta tidak boleh luntur hanya karena persaingan bisnis dan kepentingan partisan.

”Masyarakat selain ingin mendapatkan informasi yang benar,tepat,dan objektif, juga ingin mendapatkan berita yang berkualitas, berimbang serta dapat membawa kebaikan kepada masyarakat,”katanya.

Kesejahteraan Karyawan

Dalam sambutannya,Presiden SBY juga meminta para pemilik dan pengelola media massa meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Sebab, merekalah yang menjadi pahlawan di belakang layar. ”Saya titip kepada para pengelola media massa untuk memberikan pelatihan dan pendidikan,terutama kepada para jurnalis muda.Hal ini diperlukan supaya ke depan, profesionalisme jurnalis di Indonesia bisa menjadi lebih baik,”kata SBY. Sementara itu,Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tarman Azzam mengungkapkan,tahun 2008 bertepatan dengan satu abad Kebangkitan Nasional. Oleh karena itu, peringatan HPN tahun ini harus dijadikan momentum penting kebangkitan kembali Indonesia dari keterpurukan.

”Peran pers sangat penting untuk melancarkan jalan menuju ke arah kebangkitan itu. Karena itu, profesionalisme pers harus terus terpelihara,”katanya. Pers nasional, menurutnya, ikut bertanggung jawab menyongsong Visi Pembangunan Indonesia 2030.Pers diharapkan bisa mem-berikan grand design masa depan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan unggul.

Tarman memaparkan, tahun ini PWI memberikan Lifetime Award kepada lima tokoh yang mengabdikan seluruh hidupnya di bidang pers. Mereka adalah Jacob Oetama, Jafar M Assegaf,Sabam Siagian, almarhum Atang Ruswita, dan RH Siregar.Penghargaan serupa tahun lalu diberikan PWI kepada wartawan senior Rosihan Anwar dan BM Diah.

Mega Minta Gandeng Ulama

Minggu, 26/08/2007

SURABAYA(SINDO) — Ulama menjadi rebutan partai politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2008 Jatim.PDIP,misalnya, mengharuskan cagubnya mengandeng ulama.

Keharusan menggandeng ulama merupakan amanat Ketua Umum PDIP Megawati,seperti disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Sutjipto. Menurut Sutjipto, Megawati berkeinginan calon dari PDIP nantinya tidak meremehkan kekuatan para ulama jelang Pilgub Jatim.

“Itu berlatar kondisi di Jatim yang masyarakatnya sebagian besar beragama Islam. Ormas (organisasi massa) juga banyak yang berbasis Nahdliyin.Makanya, kekuatan para ulama menjadi penekanan bagi calon PDIP di Jatim,” kata Sutjipto di Gedung Cak Durasim Surabaya, kemarin. Sebagai contoh, Sutjipto menunjuk sejumlah daerah yang basis Islamnya sangat kuat, yakni daerah Tapal Kuda, seperti Pasuruan,Probolinggo,Situbondo, Bondowoso, dan sekitarnya.“

Di sanalah basis terkuat muslim di Jatim,”ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Sutjipto menampik rumor turunnya rekomendasi calon gubernur (cagub).Sebelumnya sempat diisukan DPP PDIP menurunkan rekomendasi untuk Soekarwo sebagai cagub resmi dari partai bergambar kepala banteng moncong putih itu. Menurutnya, kabar tersebut menjadi bahan tertawaan elite politik PDIP karena kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.“

Saya bertemu dengan Sekjen PDIP (Pramono Anung) kemarin. Dia malah tertawa mendengar kabar rekomendasi itu,”kata Sutjipto. Politikus kawakan itu merasa pihaknya perlu mengklarifikasi isu tersebut untuk meminggirkan informasi tidak benar yang akhirnya hanya membingungkan kader-kader PDIP.

’’Hingga sekarang rekomendasi belum ada.Secara otomatis, belum ada keputusan dari DPP siapa cagub resmi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2008,apakah saya atau Soekarwo.Masih menunggu rapat DPP. Belum ada nama yang disebut,”tandasnya. Dia sendiri berharap DPP secepatnya menentukan cagub dengan alasan persiapan Pilgub 2008. Jika rekomendasi terlalu mepet, dirinya khawatir persiapan calon PDIP menjadi lebih sempit dan terbatas.

DPP sendiri menjanjikan rekomendasi turun sebelum Agustus berakhir. Sebelumnya, Soekarwo juga menampik telah direkomendasikan sebagai calon resmi di Pilgub 2008.“Belum ada rekomendasi kok. Kalau saya terserah DPP saja,” begitu katanya. Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji membenarkan hingga kini belum ada rekomendasi apa pun terkait cagub.

Kami sangat berharap akhir Agustus ini sudah turun seperti yang dijanjikan DPP.Karena jika cepat turun, persiapan menuju Pilkada juga bisa maksimal,”katanya. Sementara rekomendasi cagub belum turun, PDIP Jatim juga menyimpan agenda penentuan calon wakil gubernur (cawagub). Sekalipun sudah ada beberapa nama yang digadang-gadang menjadi Jatim 2, termasuk Ketua PWNU Ali Maschan Moesa, penentuan tetap menunggu cagub resmi.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Hasyim Muzadi kembali mengingatkan pengurus NU yang mengikuti bursa pilgub untuk menanggalkan jabatannya terlebih dulu. ‘’Siapa saja kader NU yang ada di struktural,harus menanggalkan jabatannya terlebih dahulu sebelum dia mengikuti bursa pilgub.Ini menjadi keharusan karena kita tak ingin gara-gara momen ini, struktural NU sendiri menjadi terganggu,’’ kata Hasyim Muzadi saat menghadiri Konferensi Cabang NU Jombang,kemarin.

Mantan Ketua PWNU Jatim ini juga menegaskan bahwa PBNU tidak akan memberi rekomendasi kepada siapa pun Cagub Jatim.Menurutnya, NU tak berhak untuk memberikan rekomendasi itu.”Tidak ada, dan tidak akan kami mengeluarkan rekomendasi kepada calon.NU tak akan turut campur soal ini. Kalau mungkin, ya secara pribadi saja,’’ ungkapnya tanpa menyebut siapa calon yang sudah “mendekatinya”.

Hasyim tak menampik jika dalam pilgub Jawa Timur nanti ada sejumlah kader NU berderet ingin mencalonkan.Menurutnya,ini sahsah saja jika aturan main di tubuh NU sendiri telah dipatuhi.

‘’Kita malah senang jika kader NU mampu bersaing dan apalagi menang. Namun, yang paling penting adalah dia harus meletakkan jabatannya. Itu saja,’’ tandas mantan calon wakil presiden pada Pemilu 2004. Soal dukungan,Hasyim enggan menjawab.‘’Secara umum,NU tak akan mengarahkan kadernya untuk memilih calon.Namun yang jelas, kader yang benar-benar amanah yang akan dipilih,’’ ujarnya diplomatis. Ditanya soal siapa kader NU yang layak memimpin Jawa Timur, Hasyim enggan menjawab.

”Banyak kader NU yang layak memimpin. Kalau ngomong siapa yang paling layak, saya nggak berani bilang,’’ tandas mantan Ketua Cabang PMII Malang ini. Sementara soal sikap NU sendiri terkait kemelut di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasyim juga enggan bersikap.PKB itu partai politik.NU tak akan terlibat dalam urusan itu,’’ pungkasnya. (kukuh setyawan/tritus julan)

Mantan Bupati Divonis 2 Tahun

Kamis, 13/12/2007

NGANJUK (SINDO) – Mantan Bupati Nganjuk Soetrisno Rachmadi divonis 2 tahun penjara subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim kemarin.

Vonis untuk terdakwa kasus korupsi dana otonomi daerah (otda) sebesar Rp1,03 miliar ini 3 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU. Selain dihukum penjara, Soetrisno juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta dan mengembalikan uang yang dikorupsi sebesar Rp100 juta. Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan tetap Soetrisno tak mampu membayar, dia harus menjalani hukuman penjara lagi selama enam bulan.Majelis hakim yang diketuai Sudarwin juga meminta barang bukti berupa mobil Volvo milik terdakwa dilelang.

Ini untuk menutup uang yang dikorupsi mantan bupati dua periode tersebut. Majelis hakim juga memutuskan agar Soetrisno tetap berstatus sebagai tahanan kota. Jika akan keluar dari Nganjuk, dia harus meminta izin majelis hakim. Persidangan juga mengungkap beberapa hal yang memberatkan putusan Soetrisno. Di antaranya hakim menganggap tindakan Soetrisno saat menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode 1998–2003 tidak patut menjadi suri teladan bagi masyarakatnya.

Sementara yang meringankan,Soetrisno selalu kooperatif dalam mengikuti persidangan. Selain itu, Soetrisno telah mengembalikan uang yang dikorupsi sebesar Rp100 juta dan mobil Volvo miliknya kepada pengadilan. Hakim juga melihat korupsi yang dilakukan tidak dinikmati sendirian.Pasalnya,ada sekitar 45 mantan anggota DPRD Nganjuk periode 1999–2004 yang juga menikmati uang korupsi tersebut. Selain itu, terdakwa yang sebelumnya tak pernah berurusan dengan hukum, menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memperingan tuntutannya.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, Soetrisno telah melakukan korupsi dana otda Rp1,03 miliar dan menggunakannya untuk tiga pos,yakni untuk tali asih bupati dan wakil bupati, uang pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPj) bupati periode 1998– 2003, dan uang muka kredit kendaraan roda dua untuk anggota Dewan. Tindakan Soetrisno ini dianggap menyalahi peraturan yang berlaku sehingga majelis hakim menganggap perbuatan Soetrisno secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Tindakan ini dianggap telah melanggar Pasal 2, 3, dan 5 UU 31/1999 junto UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara saat mendengar putusan majelis hakim itu, Soetrisno terlihat lesu. Namun, beberapa menit seusai putusan ini dibacakan, Soetrisno langsung mengajukan banding kepada majelis hakim. Bahkan, Soetrisno juga sempat mengoreksi amar putusan yang dibacakan hakim. Amar putusan hakim yang menyebut jika Soetrisno mengorupsi anggaran rumah tangga dewan (ARTD), dibantah langsung oleh Soetrisno.

“Yang didakwakan kepada saya adalah dana otonomi daerah, bukan ARTD.Kalau dari dana ARTD, saya sama sekali tak terlibat. Mohon hakim merevisi amar putusan yang salah itu,’’ bantah Soetrisno dalam persidangan yang digelar sekitar dua jam kemarin. Namun,majelishakimtidakmenanggapi permintaan Soetrisno. Sudarwinberalasan,amarputusan yang dibacakan hakim tak boleh direvisi dan mempersilakan Soetrisnountukmenyampaikankeberatanitumelaluimateribanding.

Soetrisno sendiri juga menilai putusan majelis hakim tersebut tidak adil.Pasalnya, meski hakim membenarkan jika dia hanya menerima Rp200 juta dari Rp1,03 miliar yang didakwakan, dirinya tetap mendapat hukuman penjara. Uang yang saya terima hanya Rp200 juta. Itu pun sudah saya kembalikan Rp100 juta dan mobil yang nilainya Rp150 juta. Bisa dikatakan menguntungkan diri sendiri dari mana?’’ tanya balik Soetrisno dan mengaku akan langsung menuju ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur seusai sidang. Penasihat hukum terdakwa,Ida Sampit Karo Karo, juga mengaku keberatan dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim tersebut.

Menurut dia,anggaran otda sebesar Rp1,03 miliar yang dituduhkan kepada terdakwa, secara hukum telah sah dan bukan merupakan tindakan korupsi. Menurutnya, dana otda yang telah tercantumdalamAPBDKab Nganjuk tahun 2003 itu,telah sah keberadaannya setelah sebelumnya melalui persetujuan dari GubernurJatim.“ Danaotdaitumasuk dalamAPBDyang menjadi perda, dan legal.Dan itu telah disahkan olehGubernurJatim.Kalaumenganggap jika dana otda ini bermasalah, seharusnyaAPBD-nya dulu yangdigagalkan,’’tegasIda.

Dia juga menilai, putusan hakim terlalu tinggi karena dana yang didakwakan tersebut juga dinikmati 45 anggota Dewan periode 1999– 2004.Selain itu,Ida juga menyebut jika kliennya itu telah mengembalikan uang sebesar Rp100 juta dan mobilnya untuk menutupi uang Rp200 juta yang diterima sebagai uang tali asih. “Anggota Dewan yang lain juga menerima dana ini. Klien saya justru telah mengembalikan sejumlah uang yang dia terima,’’ tegasnya. Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) mengaku pikir-pikir atas putusan majelis hakim itu. Namun, JPU yang diketuai Heri Pranoto itu mengisyaratkan jika pihaknya juga akan mengajukan banding. “Sepertinya kita juga akan mengajukan banding. Karena tuntutan kami waktu itu adalah 5 tahun penjara,’’ ungkap Heri.

45 Mantan Dewan Diincar

Jatuhnya vonis untuk mantan Bupati Nganjuk Soetrisno Rachmadi kemarin, bukan berati kasus korupsi otda senilai Rp1,03 miliar serta-merta berhenti di meja pengadilan negeri (PN) setempat. Pasalnya, JPU masih mempunyai PR besar untuk menuntaskan kasus ini. Sejauh ini, 44 anggota Dewan periode 1999–2004 yang juga menikmatianggaranotdamasing- masing Rp17,5 juta itubelumdilibatkandalamkasus ini.

Dalamsidang putusan Soetrisnokemarin,majelishakimjugamemintaJPUuntuk segeramenuntaskankasuskorupsi ini. Sudarwin meminta agar JPU jugamenyeret 44 anggotaDewan yang juga menikmati uang yang telahdicairkanSoetrisnotersebut. “Agar dalam kasus ini tak ada kesan tebang pilih,JPU juga harus segera menyelidiki sejumlah anggota Dewan yang telah menerima anggaran yang dikeluarkan terdakwa Soetrisno ini,’’ pinta Sudarwin, Ketua Majelis Hakim PN Nganjuk. (tritus julan)

Sutrisno Bachir Desak Peradilan Kilat Atas Soeharto

JOMBANG - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Sutrisno Bachir mulai angkat bicara terkait sakit yang diderita mantan Presiden Soeharto. Dia mendesak agar pemerintah segera menggelar peradilan kilat atas mantan penguasa di era orde baru itu.

Desakan untuk mengadili Soeharto dalam waktu dekat ini menurut Sutrisno, agar status hukum mantan presiden RI itu cepat diputuskan. Menurutnya, jika penyelesaian kasus hukum Soeharto ini berlarut-larut, justru akan memantik macam-macam reaksi dari beberapa kalangan.

''Minimal dalam waktu satu hingga tiga hari ini, proses hukum atas Soeharto harus sudah kelar,'' kata SB, sapaan akrab Sutrisno Bachir.

Selain alasan itu, SB juga mengungkapkan jika kondisi Soeharto saat ini sedang kritis. Menurutnya, jika tak ada tindakan pemerintah terkait kasus hukum Soeharto itu, ditakutkan kasus tersebut malah akan terpendam. "Ini sebagai langkah antisipasi jika dalam waktu dekat Soeharto dipanggil oleh-NYA. Dengan tuntasnya kasus Soeharto sebelum dia menghadap Ilahi, maka beliau juga akan tenang nantinya,'' tegas SB disela-sela kunjungannya di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (13/1/2008).

Lebih jauh dikatakan politikus yang juga seorang pengusaha itu, peradilan cepat atas Soeharto itu justru banyak sisi positifnya. Menurut dia, banyak masyarakat yang juga menginginkan agar kasus Soeharto tersebut mendapati kejelasan. Sementara bagi Soeharto sendiri, agar kelak tidak menyisakan masalah bagi rakyat Indonesia setelah dia meninggal dunia nanti. ''Apa salahnya. Biar masyarakat belajar banyak dari kasus ini. Hukum harus tetap ditegakkan,'' tandasnya.

Soal bagaimana hasil peradilan cepat itu, dia menyerahkan sepenuhnya terhadap pemerintah. Menurutnya, yang terpenting adalah kejelasan stasus hukum Soeharto harus segera didapati. ''Jika memang Soeharto diampuni, kita juga bersyukur,'' tukasnya.

Bukan berarti PAN menginginkan pembebasan Soeharto? SB membantah jika partainya tersebut memiliki pilihan atas putusan pemarintah itu. Ditandaskan dia, soal bagaimana hasil peradilan cepat itu, semuanya diserahkan kepada pemerintah. ''Kita akan tetap menghormati keputusan pemerintah. Partai yang reformis bukan berarti tidak mengampuni. Tapi ini masalahnya, hanya soal kejelasan status. Itu saja,'' tegasnya lagi.

Dia meminta agar bangsa ini belajar dari sejarah atas apa yang menimpa Soeharto itu. Dia juga berharap, dengan peradilan cepat itu, Soeharto tidak mewariskan masalah kepada bangsa ini. "Jangan sampai ini menjadi preseden buruk jika Soeharto meninggal, sementara kasusnya masih tertinggal," pungkasnya. (Tritus Julan)

Soekarwo Tetap Maju

Senin, 28/01/2008

SIDOARJO (SINDO) – Soekarwo tak gentar. Didepak dari PDIP,Sekprov Jatim itu diusung DPW PAN Jatim untuk dipasangkan dengan Saifullah Yusuf dalam Pilgub 2008 nanti.

Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PAN Jatim, 26–27 Januari, di Hotel Utami, Sidoarjo, memutuskan nama Soekarwo akan diusulkan ke DPP untuk mendapat rekomendasi bersama nama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Bambang Suranto.

Dua nama ini muncul melalui proses voting yang diikuti seluruh pengurus DPD PAN se- Jatim.Soekarwo memperoleh dukungan terbanyak yakni 25 suara,sedangkan Bambang Suranto 18 suara.Namun, keputusan mengusulkan dua nama itu ke DPP terjadi melalui pembahasan yang alot oleh tim 13 dalam rapat tertutup.

Ketua Tim 13 sekaligus Wakil Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rubaie mengatakan, sebelumnya DPW PAN sudah melakukan penjaringan dari setiap DPD se-Jatim. Dalam angket yang disebar, muncul nama-nama calon. Ia mengakui forum tidak hanya menyebut dua nama tersebut, tapi juga nama-nama lain.

Di antaranya, Bupati Lamongan Masfuk dengan dukungan 8 suara,Wagub Jatim Soenarjo yang mendapat 6 suara dan Saifullah Yusuf didukung 6 suara.Namun setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang, tim 13 akhirnya sepakat membawa nama Soekarwo dan Bambang Suranto ke DPP PAN.

“Dua nama itu akan kita ajukan ke DPP PAN, tinggal menunggu siapa yang direkomendasi,”ujarnya. Selain menjaring cagub, rakerwil yang juga dihadiri pendiri PAN Amien Rais itu juga menjaring nama-nama cawagub.

Pada posisi ini, nama Saifullah Yusuf menduduki peringkat pertama dengan dukungan 23 suara, Ketua Kosgoro 1957 Ridwan Hisjam di tempat kedua dengan 15 suara, dan Sekretaris DPW PAN Jatim Sunartoyo memperoleh 12 suara,Ketua DPW Muhammadiyah Jatim Syafik Muqni mendapat dukungan 3 suara.

Terkait koalisi dengan PPP, mengingat dalam Rakerwil Gus Ipul hanya masuk cagub, Rubaie mengatakan, setelah DPW PAN mengerucutkan cagub dan cawagub tentunya akandibicarakandenganPPP. Namun, jika nantinya pasangan cagub-cawagub dari PAN bisa diterima, tentunya koalisi akan diteruskan.

“Kalau pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf bisa diterima, tentunya koalisi akan diteruskan. Nama-nama itu kan masih kita ajukan ke DPP, tergantung DPP siapa yang akan direkom,”tandasnya. Hal senada juga diungkapkan Djoko Sujianto,Sekretaris DPD PAN Surabaya yang juga masuk dalam Tim 13.

Menurut dia, munculnya nama-nama yang akan diusung sebagai cagub dan cawagub,sudah melaluiprosespemilihan.“ Namanama itu kemudian diskors danSoekarwomendapatsuara terbanyak,”tegasnya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN Amien Rais menyerahkan sepenuhnya cagub dan cawagub maupun pilkada kabupaten/ kota ke pimpinan wilayah PAN.

“Kita tahu suara PAN di Jatim itu cukup kecil sehingga saya berharap PAN bisa mengusung calon terbaik dari calon-calon yang ada,” tandas pria yang juga pendiri PAN itu. Soekarwo sendiri sangat optimistis dirinya masih ”laku dijual”. Keinginan Soekarwo dinyatakan seiring mengalirnya dukungan dari beberapa koalisi partai yang sebelumnya juga meliriknya.

“Saya menerima keputusan DPP. Tapi seharusnya DPP menjelaskan keputusan itu dan saya juga diberi tahu alasan tidak terpilih.Paling tidak saya harus mengetahui proses pemilihan yang ada di PDIP,” jelas Soekarwo kepada wartawan kemarin. Soekarwo bertekad terus melenggang ke bursa Pilgub 2008, kendati tidak melalui partai besar seperti PDIP.

“Saya optimistis bisa maju dengan partai lain.Peran partai memang penting dalam menjaring suara dari masyarakat. Tapi itu tidak mutlak karena ada unsur lain yang lebih penting, yakni figur calon,” kata mantan Kepala Dispenda Jatim ini. Menurut Soekarwo, sedikitnya ada empat partai yang telah menyatakan dukungan terhadap pencalonannya nanti. Kendati dukungan tersebut belum resmi didapatkan, Soekarwo yakin jika dukungan tersebut jatuh kepadanya.

’’Sebelum rekom PDIP jatuh ke Pak Tjip (Sutjipto),dulu kan ada partai yang juga akan mengusung saya. Namun, waktu itu mereka belum menyampaikan karena memang belum ada kepastian dari PDIP sendiri,’’ kata Soekarwo seusai menghadiri seminar mahasiswa fakultas teknik di Unipdu Jombang kemarin sore. Empat partai yang akan mengusung dirinya itu di antaranya Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), dan Partai Amanat Nasional. Bukan hanya PAN, Soekarwo yakin dirinya didukung koalisi empat partai tersebut.

’’Sabtu malam kemarin saya dikabari salah satu orang PAN.Katanya, dari hasil penjaringan suara, saya mendapat 25 suara. Dan angka itu merupakan angka tertinggi dari calon-calon lain yang akan diusung PAN. Saya mengucapkan terima kasih kepada partai-partai yang mengusung nama saya dan secepatnya kita akan koordinasi,’’ kata Soekarwo.

Ingin Pendamping NU

Soekarwo memastikan calon pendampingnya akan berasal dari Nahdliyin, baik kultural maupun struktural. Baginya ini adalah pilihan logis karena mayoritas penduduk Jatim adalah kaum Nahdliyin.’’ 70% warga Jatim adalah Nahdliyin. Dan calon pendamping saya harus berasal dari sana.Tak harus dari struktural, yang terpenting kulturnya Nahdliyin,’’ katanya.

Selain itu, sosok pendampingnya harus memiliki komitmen untuk serius menangani bidang yang diamanatkan seorang wakil gubernur. Dan yang terpenting, Sokarwo tak menginginkan sosok cawagub yang punya ambisi untuk merebut posisi gubernur pada pilgub selanjutnya. ’’Kalau begitu nantinya susah. Buru-buru nanti ngerecoki pemerintahan saja, nggak jadi kerja,’’ kelakarnya.

Disinggung apakah sosok Saifullah Yusuf (Gus Ipul) termasuk dalam kriterianya itu,Soekarwo tidak mau menjawab. Hanya saja menurutnya, dari hasil sementara Rakerwil DPD PAN Jatim Sabtu malam kemarin, nama Gus Ipul menduduki peringkat atas cawagub yang akan diusung partai yang dipimpin Soetrisno Bachir itu.’’Saya belum menentukan orang.Tapi Gus Ipul memang menjadi cawagub terkuat dari PAN,’’ tandasnya. (tritus julan)

Gus Ipul Siap Skenario PAN

Senin, 14/01/2008

JOMBANG(SINDO) – Pantas saja Saifullah Yusuf belum 100% berterus terang tentang pencalonannya di Pilgub Jatim 2008.Dia memang merancang strategi khusus.

Ketua GP Ansor itu tengah mencari skenario terbaik sebelum benarbenar bertarung di Pilgub Jatim. Skenario itu adalah dengan mereka-reka pasangan yang tepat bagi dirinya. ’’Sejauh ini,saya masih dalam proses mendengarkan suara dari masyarakat.Apakah figur saya bisa diterima atau sebaliknya. Upaya ini akan terus kami lakukan,’’ kata Gus Ipul ketika bertamu ke Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid.

Dalam kesempatan itu, Ipul datang bersama Ketua DPP PAN Sutrisno Bachir. Didesak siapa yang akan digandeng dalam pilgub nanti, Ipul tetap belum transparan. Dia mengaku masih melakukan penjajakan terhadap beberapa calon yang disinyalir kuat akan ikut bersaing.

’’Semua bisa berubah, tergantung bagaimana peta para calon lainnya. Saat ini kami juga masih otak-atik gathuk terhadap beberapa calon yang dimungkinkan akan turut bersaing,’’ kilah Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu.

Menurut dia,posisinya akan bisa berubah sewaktu-waktu menyusul perkembangan tiga calon yang saat ini menguat di publik,di antaranya Soekarwo atau Sutjipto yang diusung PDIP,Bupati Mojokerto Achmady yang diusung PKB, dan Soenarjo yang dipastikan akan diberangkatkan dari Partai Golkar. ’’Sementara saya juga masih menunggu bagaimana posisi tiga calon itu nanti. Karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jika dari kader NU,saya ini posisi ke sekian setelah Ali Maschan Moesa dan Khofifah Indar Parawansa,’’ jelasnya.

Kendati begitu, dia berterus terang menginginkan adanya calon lain dari koalisi partai untuk mengusung satu calon lainnya. Dia menyebut jika Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Bambang Suranto juga berpeluang untuk merebut posisi cagub atau cawagub nanti. Ipul mengklaim, saat ini para kiai merindukan pemimpin yang berasal dari militer. Menurut dia,akan sangat strategis jika calon dari militer itu digandengkan dengan kelompok Nahdliyin.

’’Semakin banyak latar belakang calon,akan semakin berdampak baik kepada masyarakat.Keterwakilan masyarakat akan semakin tinggi,’’ ungkap dia. Disinggung soal kedekatannya dengan Bambang Suranto akhirakhir ini,dia kembali menampik telah terjadi deal-deal politik. Ipul mengatakan,dia dan Bambang Suranto sama-sama menghitung kekuatan untuk dicalonkan menjadi cagub atau cawagub.

’’Belum ada komitmen apa-apa. Kita berdua sama-sama melihat bagaimana posisi kita di mata masyarakat. Jika memang pak Bambang Suranto serius untuk maju, ini akan menjadi hal yang cukup bagus,’’ katanya sembari mengaku jika telah dua kali tampil di publik bersama Mayjen Bambang Suranto.Pertama di Kediri dan kedua di Lamongan. Mantan menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) ini menampik jika nantinya akan melibatkan Ansor untuk memuluskan niatnya itu.

Menurut dia, Ansor secara institusi tak akan ikut dalam dukung mendukung pilgub nanti. Hanya,dia mengaku mendapat banyak respons positif dari beberapa petinggi Ansor di daerah. ’’Ya secara personal saja mereka mendukung. Mereka menawarkan untuk ikut rewang-rewang (membantu),’’ ujar mantan wartawan itu.

Dia menegaskan, pencalonannya dalam pilgub itu dilatarbelakangi dorongan Sutrisno Bachir.Menurutnya, Sutrisno-lah yang memastikan jika nanti dirinya akan diusung PAN dan akan menggandeng partai lainnya. ’’Kalau PAN sendiri memang belum mampu mengusung sendirian.Kemungkinannya,PAN akan menggandeng PPP atau Partai Demokrat,’’ pungkasnya.

Sementara Sutrisno Bachir di hadapan ratusan santri Ponpes Tebuireng dan peserta dialog refleksi ekonomi di ponpes itu kembali menyampaikan dukungannya terhadap pencalonan Ipul.Menurut dia, sudah saatnya Jatim dipimpin putra daerah,lebih khususnya dari kalangan muda seperti Gus Ipul. Apalagi menurut dia,secara kultur, Gus Ipul didukung banyak kalangan.’’ Memang saya yang mendorong Gus Ipul untuk maju. Saya anggap dialah yang pantas untuk memim- pin Jawa Timur,’’ ungkap SB.

Narjo Konsolidasi

Kekalahan kader Golkar dalam merebut posisi kepala daerah di sejumlah pilkada dinilai tidak akan merembet ke Jatim. Ketua DPD Golkar Jatim Soenarjo menuding, kekalahan Partai Beringin, seperti di Kota Batu dan Bojonegoro, lebih karena faktor kecurangan.

“Dari kekalahan kader kita (Golkar) dalam pilkada di beberapa daerah, tidak akan memengaruhi Pilgub Jatim 2008.Kita tahu, dalam pilkada di beberapa daerah ada kecurangan tapi itu sulit dibuktikan,” ujar Soenarjo saat sosialisasi Undang-Undang Politik di gedung Indoor Tenis GOR Delta Sidoarjo,kemarin. Narjo menegaskan,saat ini Golkar sangat siap untuk bertarung dalam Pilgub Jatim.

Kendati begitu, Wagub Jatim ini juga kembali menegaskan bahwa siapa yang akan mendampinginya sebagai cawagub belum jelas. “Kita tunggu Februari nanti, akan kita umumnya siapa cawagub dari Golkar,”tegasnya. Sambil menunggu,yang dilakukan Golkar adalah konsolidasi di beberapa daerah.

Ketua DPD Golkar Sidoarjo Unggul Prabawa mengatakan bahwa saat pilgub, suara Soenarjo di Sidoarjo bisa mencapai 60%. “Kita sudah merapatkan barisan untuk memenangkan Pak Soenarjo.Target DPD Golkar Sidoarjo, bisa meraih suara 60% di kota udang ini. Terlebih Pak Narjo, juga seorang birokrat yang cukup dikenal di masyarakat,” tegas Unggul Prabawa.

Dinamika Politik NU

Fenomena kontrak jam’iyah dianggap sebagai bentuk dinamika politik NU menjadi sangat variatif. Ini karena ada tarik menarik antara dua kubu,yakni mereka yang ingin NU berjaya di politik dan mereka yang ingin NU tetap netral tanpa masuk ke ranah politik praktis. Itu diungkapkan pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Krisnugroho.

Dia mengatakan, langkah Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi mengumpulkan cabangcabang untuk membahas pencalonan Ali Maschan sudah membuktikan itu. Pengumpulan cabang merupakan bentuk pergeseran politik yang ada di tubuh NU. “NU tampaknya telah bergeser dari muktamar 1984 bahwa mereka tak akan masuk ke politik praktis. Apa yang dilakukan Hasyim Muzadi menunjukkan ada dinamika politik baru dalam tubuh NU.

Dinamika politik ini lebih pragmatis dan ingin menempatkan NU sebagai kekuatan politik atas,” kata Krisnugroho kemarin. Bagaimana dengan kontrak jam’- iyah? Menurutnya itu adalah upaya sejumlah kiai yang ingin NU tetap netral dalam kancah politik. Sedangkan di sisi lain ada bias kekuatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Belum pastinya calon PKB, dalam hal ini Achmady, bisa berpengaruh besar pada NU sendiri.

Menyangkut posisi Ali Maschan Moesa,menurutnya, tergantung organisasi NU sendiri. Jika Ali Maschan menerjunkan diri ke Pilgub 2008,makadiaharusmenanggalkan jabatan di NU, atau minimal statusnya nonaktif sebagai ketua PWNU. Dengan begitu maka NU tidak akan dijadikan kendaraan belaka.

“Kontrak jam’iyah sebenarnya tak membuat Ali Maschan tertutup kemungkinan ke pilgub.Kalau pun dia akan maju,ya jangan menjadikan NU sebagai kendaraan. Tapi semuanya tergantung mekanisme di dalam organisasi NU sendiri,” tandas Krisnugroho.

Sementara itu,Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar (PG) Jatim membidik Mahmud Ali Zein sebagai calon wakil gubernur (cawagub) alternatif yang mendampingi calon gubernur (cagub) resmi Soenarjo di Pilgub 2008 mendatang. Langkah tersebut ditempuh sebagai antisipasi seandainya Partai Golkar gagal menggandeng Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Moesa.

Pernyataan ini dikemukakan Sekretaris DPD PG Jatim Moechtar kepada wartawan di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan A Yani Surabaya,kemarin. Alasan lain yang mendorong PG mendekati politisi asal Ponpes Sidogiri, Pasuruan,itu karena ada desakan dari sejumlah DPC PG di wilayah Tapal Kuda agar PG menyiapkan calon alternatif.

“Mereka mendesak supaya Pak Mahmud Ali Zein dimasukkan sebagai cawagub alternatif yang akan mendampingi Pak Narjo (Soenarjo).Tapi bukan berarti kita menyetujui begitu saja desakan itu. Sampai saat ini prioritas utama tetap Ali Maschan,”katanya. (tritus julan)

Stop Kiai NU Berpolitik

Minggu, 03/02/2008

JOMBANG (SINDO) – Persoalan lawas tentang banyaknya kiai atau ulama yang menceburkan diri dalam dunia politik praktis,kembali dipersoalkan.

Kemarin,sejumlah ulama dari berbagai daerah di Jatim berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, membahas ”pelanggaran” jati diri para kiai itu. Selain KH Salahuddin Wahid yang bertindak sebagai tuan rumah, hadir KH Sholeh Qosim (Ngelom, Sepanjang, Sidoarjo), KH Ihya Ulumuddin, KH Mahfudz Syaubari (Pacet,Mojokerto), H Moh Mudatstsir Badruddin (Pamekasan), KHSaifulIslam,KH An’im F Mahrus (Lirboyo),dan Umar Saifulloh Syamsul Huda.

Menariknya,hadir pula ulama dari Yaman Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz. Dalam pertemuan yang digelar berbarengan Haul Masyayikh Salafus Sholih itu, mereka sepakat untuk mengembalikan posisi ulama, terutama kiai NU sebagai tokoh yang memberikan ajaran Islam secara benar,menyusul banyaknya ajaran Islam yang dikategorikan sesat.

Sayangnya, pertemuan digelar tertutup bagi wartawan. Beredar informasi, silaturahmi para kiai itu juga menjadi ajang mengkritik habis sejumlah ulama NU yang tak kuat membendung syahwat politiknya. Pertemuan itu sendiri, akhirnya menghasilkan sebuah deklarasi yang berisi empat poin. Pertama, mengajak ulama untuk kembali ke khitah perjuangan ulama salaf.

Kedua, mengajak ulama untuk membentengi umat dari pengaruh liberalisme, pluralisme, dan sekularisme dalam kaitan agama serta aliran di luar ahlussunnah wal jamaah. Ketiga, mengajak ulama untuk tetap melakukan koordinasi dan komunikasi terusmenerus terkait perkembangan sejumlah aliran sesat yang marak akhir-akhir ini.

Keempat,mengajak ulama kembali ke peran sebagai contoh umat dalam menjalankan syariat Islam. Pimpinan Pondok Pesantren TebuirengKHSalahuddin Wahid mengatakan, khusus mengenai seruan kepada ulama untuk menjauhkan umat dari pluralisme, liberalisme, dan sekularisme,itu memang dipengaruhi banyaknya aliran Islam yang menyimpang dari ajaran sebenarnya.

Kondisi ini menurut adik kandung mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid itu, perlu menjadi perhatian khusus para ulama, yang selalu berada pada garis depan perjuangan dan ajaran Islam. ’’Kalau soal keragaman, itu tak jadi masalah bagi kami. Yang bahaya, mereka menganggap jika semua agama itu sama. Ini yang perlu diluruskan. Dan ulamalah yang bertanggung jawab untuk meluruskan ini,’’ kata Gus Solah, panggilan akrab KH Salahuddin Wahid.

Mantan cawapres ini menambahkan, upaya untuk mengumpulkan ulama besar itu, juga dilandasi dengan kondisi Nahdlatul Ulama (NU).Menurut Gus Solah,NU sedang dalam kondisi yang telah menyimpang dari tujuan awal didirikannya.

Gus Solah menyebut,perjalanan panjang NU memang menjadikan organisasi masya- rakat terbesar itu mempunyai kekuatan yang cukup besar. Namun menurut dia, NU tak cukup kuat karena beberapa ulama mulai terpecah. Terlebih, kelompok-kelompok di dalam NU kerap terseret pada kepentingan politik praktis. ’’Jabatan di partai politik dan eksekutif, membuat tokoh- tokoh ini menjadi terpecah,’’ kritiknya.

Ia juga meminta kepada sejumlah tokoh NU yang ingin menduduki jabatan parpol dan eksekutif untuk menanggalkan jabatannya. Menurut Gus Solah,hal ini menjadi pemicu perpecahan di tubuh organisasi yang didirikan KH Hasyim Asy’ari itu.

’’Tak peduli siapa saja pejabat struktural NU yang ingin menjadi bupati, gubernur, atau bahkan presiden, mereka harus menanggalkan jabatannya. Karena jika tidak, hal ini akan menjadi potensi besar kader NU akan terpecah,’’ lanjut dia, sambil menambahkan empat butir kesepakatan deklarasi Tebuireng tersebut,yang tertuang dalam secarik kertas yang ditandatangani masing-masing ulama itu.

Atas pertemuan ulama yang dipeloporinya itu, Gus Solah membantah jika hal tersebut sebagai tandingan terhadap keberadaan PBNU. ’’Tidak, kami justru mendukunglangkah- langkahPBNU. Hanya, upaya kami ini sekadar mengajak ulama untuk kembali ke ajaran KH Hasyim Asy’ari. Rencana pertemuan ini telah kami rancang tiga bulan sebelumnya,’’ tegasnya.

Kiai Parpol

Maraknya ulama yang terjundalamduniapolitikinijuga dikatakan KH Gufron,pimpinan pondok pesantren Al-Huda Malang.Menurut dia, saat ini para ulama di Jawa Timur sedang menghadapi situasi politik yang rawan menjadikan mereka terjun ke politik praktis.Dia menyebut, momentum Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim akan menjadikan potensi perpecahan di tingkatan ulama sendiri.

’’Sekarang kesan yang tampak, ada kiai PKB, kiai PKNU,dan kiai parpol lainnya. Ini menjadikan kerawanan tersendiri bagi para ulama untuk menjadipemaindalamkancah politik,’’ tegas KH Gufron. Dia menuturkan, posisi ulama dalam dunia politik seharusnya tidak menjadi pemain. Ia menyebut,ulama harus memosisikan diri untuk menjadi wasit dalam pertarungan politik di semua lini. Sehingga, menurut dia, jika seluruh ulama memosisikan dirinya demikian, ulama akan selamat dari perpecahan.

’’Harus jadi wasit, jangan jadi pemain.Kalau ulamanya yang jadi pemain, lantas santri mau jadi apa?’’ tandasnya. Sementara itu, diam-diam calon gubernur (cagub) PKB Achmady, ternyata hadir dalam pertemuan ini.

Di tengahtengah acara, dia memasuki kediaman Gus Solah. Entah apa yang dilakukan.Tak sampai 15 menit,dia keluar ruangan. Achmady terkesan menghindari wartawan karena berjalan sangat terburu-buru dari arena haul ulama besar itu. (tritus julan)