Minggu, 26 Oktober 2008

Melawan Dominasi Mantan Walikota


Melawan Dominasi Mantan Walikota

MOJOKERTO (SINDO) – Masyarakat Kota Mojokerto akan dihadapkan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) secara langsung. Mesin politik partai dan ketokohan para calon akan diuji.

Momen Pilwali Mojokerto yang digelar tanggal 27 Oktober nanti, menjadi sejarah baru segenap warga Kota Mojokerto. Tidak seperti Pilwali sebelumnya, kali ini masyarakat diberi kepercayaan untuk menentukan sendiri siapa sosok yang pantas menjadi pemimpin mereka—dengan menjatuhkan pilihan secara langsung.
Karena berpegangan pada pilihan rakyat itu, memaksa sejumlah partai politik pengusung calon pasangan calon untuk bekerja keras mendapat dukungan dari masyarakat. Tampuk kepemimpinan, tak lagi direbut dari tangan anggota Dewan, yang mewakili aspirasi masyarakat. Dewan tak lagi menjadi ”Dewa” yang bisa mengantarkan pasangan calon untuk menjadi orang nomor satu dan dua di Pemkot Mojokerto.
Mau tidak mau, masyarakat harus memilih para calon pemimpin yang telah disahkan oleh KPU Mojokerto. Diantaranya pasangan Hendro Suwono – Suhartono (H2O) ; Abdul Gani Suhartono – Masud Yunus (Annur Mas) ; Diaz Roychan – Saifuddin Annafabi (DiFa) ; dan Djoni Sudjatmoko – Abdullah Fanani (Sunan).
Melihat pasangan calon yang diusung sejumlah partai, pertarungan Pilwali diprediksi akan berjalan sengit. Dua calon incumbent yakni Abdul Gani Suhartono—yang sebelumnya menjadi Walikota Mojokerto—juga Hendro Suwono, mantan Wakil Walikota Mojokerto yang sama-sama ingin berebut menjadi orang nomor satu.
Pasangan H2O, dinilai banyak kalangan menjadi lawan sengit pasangan Abdul Gani Suhartono – Masud Yunus (Annur Mas). Paling tidak, perseteruan dua mantan petinggi Pemkot Mojokerto itu dinampakkan saat penyampaian visi-misi beberapa waktu lalu. Dengan lantang, Hendro menilai ada ”kegagalan” Gani dalam memimpin Kota Mojokerto selama empat tahun lebih itu. Hubungan tak harmonis Hendro dan Gani, juga disampaikan secara vulgar oleh Hendro—sebagai bentuk pertanggung jawaban dan elakan atas masalah-masalah yang masih tersisa.
Diusung Partai Golkar (PG) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pasangan H2O memiliki modal suara dari pemilu tahun 2004 sebanyak 16,29 persen, dengan jumlah anggota Dewan sebanyak lima orang. Dari modal sebanyak itu, H2O harus berjuang keras untuk mendongrak suara dari modal ketokohan keduanya. Ketokohan Hendro saat menjabat sebagai wakil walikota, akan diuji dalam Pilwali nanti. Begitu juga dengan sosok Suhartono, yang sebelumnya duduk di kursi Dewan dari PKS.
Hendro sendiri mengatakan, ia dan pasangannya tak bisa begitu saja megandalkan suara partai—meski suara itu juga harus dihitung sejak awal. Ia mengaku akan membidik suara dari sejumlah organisasi dan paguyuban-paguyuban yang ada. ”Ada ormas dan organisasi lain yang kita dekati. Khusus untuk suara warga Nahdliyin, kami upayakan agar suara itu bisa dibagi dengan calon yang lain. Dan tak ada dominasi,” kata Hendro.
Dia juga sadar bahwa ketokohan calon akan menjadi faktor penting untuk memperngaruhi pemilih. Ia mengaku optimis jika sosoknya bersama Suhartono, akan menjadi faktor penting untuk mempengaruhi pemilih. ”Apalagi, kami berdua merupakan putra daerah. Selama Kota Mojokerto berdiri, tak satupun putra daerah yang berkesempatan untuk menjadi orang nomor satu,” tukas Hendro.
Pasangan Annur Mas, disebut-sebut sebagai pasangan calon terkuat dibanding tiga pasangan lainnya. Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memiliki modal suara dari pemilu 2004 sebanyak 20,63 persen. Meski modal suara yang terbilang cukup besar, tapi pasangan Annur Mas harus mencuri suara dari ketokohan calonnya.
Ditengah perjalanan, pasangan Annur Mas, memiliki amunisi tambahan berupa dukungan dari Partai Demokrat, yang memiliki suara dalam pemilu 2004 sebanyak 12,7 persen, dan tiga wakilnya di Dewan. Namun, tambahan dukungan dari PD ini tak banyak menambah suara, menyusul adanya perpecahan di tubuh DPC PD Kota Mojokerto. Keputusan DPC PD Kota Mojokerto yang memberikan dukungan kepada Annur Mas, justru mendapatkan tentangan dari PAC dan Ranting. Terbukti saat kampanye perdana pasangan Sunan beberapa waktu lalu, sejumlah kader PAC dan Ranting PD tampak hadir memberikan dukungan kepada pasangan Sunan. Salah satu anggota Dewan dari PD pun ikut mendukung langkah membelot keputusan DPC PD Kota Mojokerto.
Ketokohan Gani, memang menjadi satu faktor utama kenapa pasangan ini seakan menjadi ”musuh bersama” calon lainnya. Jabatan sebagai walikota sebelumnya, benar-benar dimanfaatkan Gani untuk mendekat dengan masyarakat. Terlebih, pria yang pernah duduk di kursi DPRD Provinsi Jatim dari PDIP ini tak pernah segan untuk bertemu masyarakat secara langsung. Bahkan, untuk momen setingkat Rukun Tetangg (RT), Gani rela untuk hadir. Begitu juga saat ada warganya yang meninggal dunia. Gani terus membangun simpati untuk memberikan ucapan duka cita kepada warganya.
”Kami sudah membangun hubungan baik dengan masyarakat Kota Mojokerto. Masayarakat sudah menikmati sejumlah program saat saya memimpin. Pilihan ada pada masyarakat,” kata Abdul Gani.
Pasangan Annur Mas juga sangat berpotensi untuk mencuri suara dari kalangan PNS. Maklum, banyak PNS yang mulai tak netral dan memberikan dukungan secara sembunyi-sembunyi untuk kembali menarik Gani menjadi pemimpinnya.
PDIP Kota Mojokerto sendiri, dinilai solid untuk memenangkan nanti. Tak ada perpecahan di partai pimpinan Megawati ini. Semua jajaran pengurus PDIP Kota Mojokerto tampak aktif bergerak memenangkan Annur Mas. Karena memang, Gani merupakan kader tulen PDIP.
”Mesin politik PDIP cukup kuat untuk memenangkan pasangan Annur Mas. Juga banyak tokoh masyarakat yang membantu untuk kemenangan ini,” tukasnya.
Pasangan DiFa, terlihat masih adem ayem kendati telah berada di detik-detik akhir pencoblosan. Pasangan yang diusung Koalisi Pelangi ini memiliki modal suara dari pemilu 2004 sebanyak 15,82 persen. Moda suara itu diperoleh dari suara Partai Amanat Nasional (PAN) ; Partai Patriot Pancasila ; Partai Damai Sejahtera (PDS) ; dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Pasangan DiFa lebih senang bergerak dengan metode kampanye diam-diam dengan menggelar pertemuan di masing-masing wilayah. Cara ini, dianggap efektif untuk mengenalkan deretan program yang dijanjikan. ”Biar masyarakat tahu, mana calon yang layak memimpin mereka. Kita sampaikan program kita. Dan saya yakin, masyarakat Kota Mojokerto bisa berpikir obyektif dan tak pragmatis dalam menentukan pilihannya,” ujar Diaz Roychan.
Diaz juga mengatakan, sosok wakilnya, Saifuddin Annafabi, dianggap memiliki kans yang kuat untuk merebut suara dari masyarakat. Posisi Udin, sapaan akrab Saifuddin Annafabi sebagai Ketua GP Ansor Kota Mojokerto, diyakini menjadi faktor penting untuk menambah suara dari non partai. ”Udin masih memiliki pengaruh yang besar. Demikian juga dengan ayahnya, yang mantan anggota DPR RI dari PKB,” tukasnya.
Pasangan Sunan, disebut-sebut juga menjadi pasangan yang patut diperhitungkan. Pasangan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memiliki modal suara dari pemilu tahun 2004 sebanyak 24,91 persen, dengan enam orang wakilnya di kursi Dewan. Hanya saja, suara PKB itu diprediksi bakalan tak utuh, menyusul banyaknya anggota Dewan PKB yang telah meloncat partai dalam pendaftaran caleg pemilu 2009 lalu.
Modal awal suara itu, juga didukung gerakan Sunan yang telah dilakukan jauh hari sebelum pencalonan, khususnya yang dilakukan Djoni Sudjatmko. Hampir setiap hari, pasangan ini rutin bergerilnya ke wilayah-wilayah yangv belum disentuh. ”Sejauh ini, sudah 90 persen masyarakat Kota Mojokerto sudah kami datangi dengan menyampaikan visi-misi yang akan kami bawa untuk memimpin nanti. Harapan kami, dari angka itu, 75 persen diantaranya masih tetap memberikan dukungan kepada kami,” kata Djoni.
Kekuatan pasangan Sunan, mulai ditampakkan saat kampanye perdanya. Tak tanggung-tanggung, Sunan menghadirkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memberikan tausiyah kepada warga Nahdliyin untuk memenangkan pasangan ini. Kehadiran Gus Dur itu, tentu saja menjadi domplengan pasangan Sunan untuk merebut suara dari kelompok nahdliyin. ”Suara partai itu penting. Tapi kami ingin jika terpilihnya kami nanti, berdasarkan keinginan masyarakat untuk merubah Kota Mojokerto dari sosok pemimpin yang mereka pilih,” tukas Djoni. (tritus julan)

Semua Pasangan Calon ”Gemar” Melanggar


Semua Pasangan Calon ”Gemar” Melanggar

Semua calon Pilwali Kota Mojokerto memberikan janji akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan. Namun dibalik itu, untuk merebut kekuasaan, mereka dengan enteng menerabas aturan yang ditetapkan.

DIBALIK tahapan Pilwali yang sudah berada di detik-detik terakhir, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Mojokerto mencatat deretan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon maupun tim suksesnya. Cara-cara tak sehat mulai dilancarkan untuk memenangi momen lima tahunan itu. Cermin bahwa para calon pemimpin ini sudah melanggar janji-janji manis yang sudah ditebar.
Ketua Panwas Kota Mojokerto, Mahadiyanto Sukartika mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mentabulasi sejumlah pelanggaran yang dilakukan empat pasangan calon. Dari sana ia menyimpulkan, tak ada calon yang bersih dari pelanggaran. Semua seakan berlomba untuk menerjang aturan dan kesepakatan yang telah dibuat KPU maupun tim sukses pasangan calon sendiri.
Dia menyebut, pelanggaran dilakukan pasangan calon terjadi setelah pendaftaran calon beberapa waktu lalu. Diam-diam, semua pasangan calon mulai melegalkan praktik kampanye hitam (black campaigne) dengan berbagai macam bentuk. ”Sudah ada black campaigne, yang isinya menjelekkan pasangan calon lain. Baik secara terbuka maupun tertutup,” terang Tiko, sapaan akrab Mahadiyanto Sukartika.
Pelanggaran yang tak kalah ekstrim, para pasangan calon mulai melakukan praktik money politic. Modusnya, memberikan uang maupun barang-barang kepada calon pemilih. Ini dilakukan, pada acara pertemuan tertutup yang gencar dilakukan pasangan calon. ”Kami sudah menemukan itu. Tapi, masih ada kendala untuk menagkap pelakunya. Karena mereka juga pintar untuk menyembunyikan praktik tidak benar ini,” lanjut Tiko.
Tak hanya itu, sejumlah PNS juga mulai tak netral. Dia menemukan, ada banyak oknum PNS yang nekat ikut terjun dalam upaya dukung-mendukung terhadap pasangan calon. Dan langkah ini, juga diamini para calon. Meski tak menyebut calon mana yang telah melanggar, ia mengaku telah memiliki nama-nama PNS yang mulai tak netral itu. ”Benar-benar nekat. Masih saja ada PNS yang tidak bisa memposisikan diri sebagai aparatur negara yang harus bersikap netral,” tandas Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Majapahit (Unim)
Atas ulah PNS itu, ia mengancam akan memproses mereka yang tetap nekat mendukung, dan bahkan menjadi tim sukses siluman pasangan calon. ”Kalau mereka tetap saja tak netral, kami akan melaporkannya ke Menpan dan Bawaslu, agar diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ada saksi berat dibalik itu,” ujarnya mengingatkan.
Kampanye diluar jadwal, juga menjadi pelanggaran rutin yang ditemui pihaknya. Modusnya kata Tiko, dengan dibungkus Halal bi Halal, pasangan calon menggelar pertemuan yang isinya meminta dukungan dalam pencoblosan tanggal 27 Oktober nanti. ”Semua calon melakukan pelanggaran ini,” tukasnya.
Pelanggaran lain lanjut Tiko, semua pasangan calon telah mengabaikan SK KPU Kota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2008 tentang pemasangan alat peraga. Rata-rata dari pasangan calon, berlomba untuk melanggar aturan yang dibuat bersama-sama itu. ”Termasuk tempat-tempat pemasangan alat peraga. Juga batas akhir pemasangan material kampanye. Padahal, tim sukses sendiri yang membuat kesepakatan itu, tapi mereka juga yang melanggar,” ujarnya menyayangkan.
Lantaran itu, ia memberikan warning kepada tim sukses pasangan calon untuk kembali patuh dengan aturan. Khususnya saat masa tenang tanggal 24 – 26 Oktober nanti. ”Masa tenang, tim sukses pasangan calon harus konsekuen, dengan membersihkan alat peraga mereka masing-masing,” pintanya.
Dia juga menyayangkan, dari semua kampanye yang dilakukan para calon, tak satupun yang menyampaikan program secara aplikatif. Kampanye yang dilakukan hanya untuk mengajak pemilih untuk mencoblos pasangannya.
”Menjelang pencoblosan, kami akan memantau pergerakan tim sukses 24 jam. Karena kami mensinyalir, akan ada praktik money politic lagi. Tak akan kami biarkan lolos,” ancamnya. (tritus julan)