Semua Pasangan Calon ”Gemar” Melanggar

Semua Pasangan Calon ”Gemar” Melanggar

Semua calon Pilwali Kota Mojokerto memberikan janji akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan. Namun dibalik itu, untuk merebut kekuasaan, mereka dengan enteng menerabas aturan yang ditetapkan.

DIBALIK tahapan Pilwali yang sudah berada di detik-detik terakhir, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Mojokerto mencatat deretan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon maupun tim suksesnya. Cara-cara tak sehat mulai dilancarkan untuk memenangi momen lima tahunan itu. Cermin bahwa para calon pemimpin ini sudah melanggar janji-janji manis yang sudah ditebar.
Ketua Panwas Kota Mojokerto, Mahadiyanto Sukartika mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mentabulasi sejumlah pelanggaran yang dilakukan empat pasangan calon. Dari sana ia menyimpulkan, tak ada calon yang bersih dari pelanggaran. Semua seakan berlomba untuk menerjang aturan dan kesepakatan yang telah dibuat KPU maupun tim sukses pasangan calon sendiri.
Dia menyebut, pelanggaran dilakukan pasangan calon terjadi setelah pendaftaran calon beberapa waktu lalu. Diam-diam, semua pasangan calon mulai melegalkan praktik kampanye hitam (black campaigne) dengan berbagai macam bentuk. ”Sudah ada black campaigne, yang isinya menjelekkan pasangan calon lain. Baik secara terbuka maupun tertutup,” terang Tiko, sapaan akrab Mahadiyanto Sukartika.
Pelanggaran yang tak kalah ekstrim, para pasangan calon mulai melakukan praktik money politic. Modusnya, memberikan uang maupun barang-barang kepada calon pemilih. Ini dilakukan, pada acara pertemuan tertutup yang gencar dilakukan pasangan calon. ”Kami sudah menemukan itu. Tapi, masih ada kendala untuk menagkap pelakunya. Karena mereka juga pintar untuk menyembunyikan praktik tidak benar ini,” lanjut Tiko.
Tak hanya itu, sejumlah PNS juga mulai tak netral. Dia menemukan, ada banyak oknum PNS yang nekat ikut terjun dalam upaya dukung-mendukung terhadap pasangan calon. Dan langkah ini, juga diamini para calon. Meski tak menyebut calon mana yang telah melanggar, ia mengaku telah memiliki nama-nama PNS yang mulai tak netral itu. ”Benar-benar nekat. Masih saja ada PNS yang tidak bisa memposisikan diri sebagai aparatur negara yang harus bersikap netral,” tandas Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Majapahit (Unim)
Atas ulah PNS itu, ia mengancam akan memproses mereka yang tetap nekat mendukung, dan bahkan menjadi tim sukses siluman pasangan calon. ”Kalau mereka tetap saja tak netral, kami akan melaporkannya ke Menpan dan Bawaslu, agar diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ada saksi berat dibalik itu,” ujarnya mengingatkan.
Kampanye diluar jadwal, juga menjadi pelanggaran rutin yang ditemui pihaknya. Modusnya kata Tiko, dengan dibungkus Halal bi Halal, pasangan calon menggelar pertemuan yang isinya meminta dukungan dalam pencoblosan tanggal 27 Oktober nanti. ”Semua calon melakukan pelanggaran ini,” tukasnya.
Pelanggaran lain lanjut Tiko, semua pasangan calon telah mengabaikan SK KPU Kota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2008 tentang pemasangan alat peraga. Rata-rata dari pasangan calon, berlomba untuk melanggar aturan yang dibuat bersama-sama itu. ”Termasuk tempat-tempat pemasangan alat peraga. Juga batas akhir pemasangan material kampanye. Padahal, tim sukses sendiri yang membuat kesepakatan itu, tapi mereka juga yang melanggar,” ujarnya menyayangkan.
Lantaran itu, ia memberikan warning kepada tim sukses pasangan calon untuk kembali patuh dengan aturan. Khususnya saat masa tenang tanggal 24 – 26 Oktober nanti. ”Masa tenang, tim sukses pasangan calon harus konsekuen, dengan membersihkan alat peraga mereka masing-masing,” pintanya.
Dia juga menyayangkan, dari semua kampanye yang dilakukan para calon, tak satupun yang menyampaikan program secara aplikatif. Kampanye yang dilakukan hanya untuk mengajak pemilih untuk mencoblos pasangannya.
”Menjelang pencoblosan, kami akan memantau pergerakan tim sukses 24 jam. Karena kami mensinyalir, akan ada praktik money politic lagi. Tak akan kami biarkan lolos,” ancamnya. (tritus julan)