Foto : SINDO/TRITUS JULANTOLAK : Sejumlah aktivis LSM Jombang menolak RAPBD tahun 2008 dengan menggelar aksi demo di depan kantor DPRD setempat.
18 Elemen Tolak RAPBD Jombang
JOMBANG (SINDO) - Sekitar 70 orang yang tergabung dalam 18 elemen masyarakat Jombang siang kemarin menggelar aksi demo menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun 2008. Alasannya, RAPBD Jombang tahun 2008 itu tak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Puluhan pendemo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran (GEMPA) ini mendatangi Kantor DPRD Kab Jombang dan meminta dialog langsung dengan beberapa anggota dewan yang masuk dalam Panitia Anggaran (Panggar).
Beberapa spanduk dan poster berisi kecaman terhadapa eksekutif dan legislatif mereka pampang diruangan sidang tempat mereka berdialog. Bahkan, salah satu pendemo memaksa memasang spanduk kecaman ini di meja yang biasa dipakai pimpinan sidang saat mempimpin rapat itu. Tak pelak, pemandangan di ruang sidang ini tampak seperti ruang pamer spanduk.
Dialog yang digelar di ruang sidang dewan ini berlangsung panas saat beberapa perwakilan dari elemen masing-masing member fakta RAPBD Jombang yang sama sekali tak berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan lebih mementingkan kepentingan elit-elit itu.
Dihadapan dua anggota dewan, Suwarto dan Bela Binanda, pendemo memaparkan buruknya sensitifitas pemerintah soal anggaran. Menurut catatan Gempa, dari RAPBD Jombang tahun 2008, tidak lebih dari Rp79,4 miliar (23%) anggaran yang bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat. Sementara sisanya Rp600,9 miliar atau 77 % dari total belanja dianggap masih dinikmati oleh aparat. "Ini merupakan kondisi yang tidak sehat bagi kelangsungan hak-hak warga negara. Kalau Gorontalo bisa berbalik 70% untuk rakyat dan 30% untuk aparatur, kenapa Jombang tidak bisa," tegas A'an Anshori Direktur LSM Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link).
Untuk kepentingan tersebut, Gempa menuntut kepada pemerintah dan DPRD untuk mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, keadilan dan kepatutan dalam proses penganggaran. Juga segera diterbitkannya Perda Transparansi dan Partisipasi soal penganggaran daerah. "Untuk lebih menjamin terjaganya kepentingan rakyat, Jombang harus segera menerbitkan Perda itu," tegas A'an.
Selain itu, kinerja pemerintah soal pembiayaan juga dituding mandul dan tidak efektif. Sisi pendapatan daerah dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp63,7 miliar atau 8,7% total pendapatan, dianggap merupakan hasil "ekploitasi" warga miskin. Rp 36,9 miliar atau 57 % dari PAD, diperoleh dari retribusi kesehatan. "Bagaimana bisa pemerintahan ini berjalan atas anggaran yang diperoleh dari orang sakit, yang justru sebagian besar adalah warga miskin," tegas Hasyim, Direktur Lakpesdam, dengan nada heran. Menanggapi kritikan pedas para aktivis LSM ini, Bela Binanda, salah satu anggota dewan dari PDI-P pun meredam. Ia berdalih jika sebagai anggota dewan, juga menginginkan APND terserap untuk kepentingan masyarakat. Namun, kenyataan itu tak bisa terwujud lantaran aturan penganggaran yang meski ia patuhi. ''Saya juga ingin agar APBD ini dinikmati masyarakat kecil. Tapi kerap kali keinginan itu gagal lantaran aturan yang tak berpihak. Bahkan, kami sering menitipkan anggaran meski dalam pelaporannya akan mengalami kesulitan,'' kilah Bella.
Ia juga membeber jika dalam RAPBD tahun 2008 terdapat defisit anggaran sebesar Rp42,5 miliar. Namun ia meredam jika anggran itu bisa diambilkan dari pos pembiayaan. ''Tak ada masalah. Defisit anggaran itu akan diambilakan dari pembiayaan sebesar Rp52 miliar,'' tegasnya tanpa bisa menjawab beberapa tuntutan aktivis Gempa ini.
Setelah lama berdialog dan merasa tidak tidak mendapat kepastian jawaban soal tuntutan mereka, forum dengar pendapat itu akhirnya harus bubar. Para aktivis LSM memilih walk out dan membakar atribut aksi di depan gedung DPRD. Mereka kecewa dengan sikap dewan yang cenderung membela diri dan membenarkan langkah eksekutif dalam menyusun anggaran itu.
"Karena DPRD tidak bisa memberikan jaminan soal keberpihakan anggaran terhadap publik, juga soal penerbitan Perda transparansi dan partisipasi, maka sebagai simbol kekecewaan kita, mari kita bakar atribut kita di sini," teriak Arif, Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang. (tritus julan)
0 komentar:
Posting Komentar